Global, LintasUtara.com – Ribuan warga Myanmar turun ke jalan kota Yangon dan bergabung dalam aksi mogok massal nasional menentang kudeta militer. Seperti dilaporkan Associated Press, Senin (22/2/2021), dalam aksi ini, pabrik-pabrik, kantor, dan toko ditutup di seantero Myanmar dan bahkan penutupan ini terjadi di ibu kota Myanmar, Naypyitaw.
Rakyat Myanmar menuntut pemulihan demokrasi dan pembebasan Aung San Suu Kyi dan pemimpin Myanmar lainnya, setelah para jenderal Militer merebut kekuasaan melalui kudeta.
“Kami tidak ingin diperintah oleh rezim militer. Kami akan melawan sampai kami menang, “ujar salah seorang pemilik pabrik yang mengikuti pemogokan nasional.
Aksi mogok massal nasional ini dilakukan di tengah ancaman serius dari pihak militer. Melalui stasiun TV milik pemerintah, MRTV, Minggu (21/2/2021), militer Myanmar mengumumkan akan menindak tegas aksi pemogokan, dan bahkan menyebut para pengunjuk rasa bisa kehilangan nyawa mereka apabila melanjutkan aksi.
“Para pengunjuk rasa menghasut orang-orang, terutama remaja dan pemuda, untuk melakukan konfrontasi, yang akan membuat mereka kehilangan nyawa,” demikian pernyataan pihak militer.
Pengumuman ini disiarkan setelah dua pendemo tewas ditembak peluru tajam pada Minggu (21/2/2021). Sebelumnya seorang perempuan berumur 21 tahun yang bergabung dalam aksi demonstrasi juga tewas ditembak pada 9 Februari.
Hingga saat ini sudah tiga korban akibat bentrokan aparat dengan pendemo anti kudeta.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price melalui laman resminya mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Myanmar dan menyebut AS akan mengambil tindakan tegas, “atas kekerasan kepada Rakyat Burma (Myanmar) yang menuntut pemulihan pemerintahan yang dipilih secara demokratis.”
Prancis, Inggris, Kanada, Singapura, New Zealand, Jerman juga mengutuk keras tindakan militer. Sedangkan India, sekutu dekat Myanmar selain China, juga mendesak militer Myanmar untuk patuh pada transisi demokrasi.
(AM)