Kudeta Myanmar, Militer Tangkap Ratusan Anggota Parlemen

Global, LintasUtara.com – Militer Myanmar menangkap dan menahan ratusan anggota Parlemen Myanmar, Selasa (2/2/2021).

Penangkapan ini dilakukan sehari setelah militer melancarkan aksi kudeta dan menangkap Presiden Win Mynt dan penasihat negara Aung San Suu Kyi serta beberapa menteri dan pejabat negara lainnya.

Melansir Associated Press, Selasa (2/2/2021), salah seorang anggota parlemen Myanmar yang ditangkap menyatakan, dia dan 400 anggota parlemen lainnya ditahan di kompleks perumahan negara di Naypytaw, tetapi tidak diijinkan untuk meninggalkan tempat itu.

Menurut pengakuannya, mereka masih dapat berkomunikasi satu sama lain dan menghubungi konstituen mereka melalui sambungan telepon. Namun, mereka menghabiskan malam tanpa tidur karena khawatir akan dibawa pergi dari tempat itu.

“Kami harus tetap terjaga dan waspada,” ungkap anggota parlemen tersebut.

Namun dari penjelasannya, penerima nobel perdamaian dan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi tidak ditahan bersama dengan mereka di tempat itu.

Sementara itu, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menyerukan agar pihak militer menghormati hasil Pemilu Myanmar November 2020 lalu dan membebaskan pendiri partai Aung San Suu Kyi serta semua orang yang ditahan.

“Panglima tertinggi yang merebut kekuasaan negara bertentangan dengan konstitusi dan juga mengabaikan kedaulatan rakyat,” demikian pernyataan resmi NLD di halaman Facebook-nya.

Untuk diketahui, militer Myanmar melakukan kudeta di saat seluruh anggota parlemen Myanmar yang baru terpilih berkumpul di ibukota untuk menghadiri pembukaan sidang parlemen, Senin (1/2/2021) pagi.

Pada senin pagi itu, militer Myanmar bergerak cepat menangkap Presiden Win Mynt, penasihat negara Aung San Suu Kyi, beberapa menteri Kabinet dan pejabat negara lainnya.

Tak lama berselang, melalui stasiun TV milik militer Myawaddy, pihak militer mengumumkan kondisi darurat nasional di Myanmar dan Panglima Tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing dinyatakan sebagai pemimpin sementara Myanmar selama satu tahun.

Lalu pada malam harinya, pihak militer mengumumkan 11 nama menteri baru, yang terdiri dari Jenderal militer, pensiunan Jenderal, dan mantan penasihat pada pemerintahan Presiden sebelumnya, Thein Sein.

Baru pada Selasa, (2/2/2021), militer Myanmar menangkap 400 lebih anggota parlemen.

Pihak Militer menyatakan, alasan penahanan terhadap pemimpin negara dan anggota parlemen serta pengambilalihan kekuasaan negara, karena terjadi kecurangan dalam pemilihan November 2020, dimana partai yang berkuasa di bawah pimpinan Aung San Suu Kyi memenangkan mayoritas kursi parlemen.

Klaim kecurangan ini telah disuarakan oleh pihak militer dan partai oposisi (bentukan militer) setelah Pemilu selesai. Pihak militer meminta pelenggara pemilu untuk menyelidiki klaim kecurangan ini. Bahkan, mereka mengklaim memiliki 8,6 juta bukti pelanggaran dan meminta Pemilu ulang meski di tengah pandemi virus corona.

Langkah kudeta militer yang kali ini dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing mengulang kembali sejarah kelam kudeta militer di tahun 1962.

Sejak kudeta militer tahun 1962 itu, Myanmar dikucilkan dari dunia internasional dan menjadi salah satu negara paling terkebelakang di ASEAN. Pemerintahan Aung San Suu Kyi membawa harapan baru bagi rakyat Myanmar menuju negara demokrasi, sehingga kudeta militer di Myanmar kali ini merupakan kemunduran drastis bagi Myanmar dan merobohkan apa yang diperjuangkan Suu Kyi dalam 30 tahun terakhir, meskipun militer Myanmar bersikeras telah bertindak berdasarkan konstitusi.

(AM)

Ikuti Berita dan Informasi Terbaru dari Lintasutara.com di GOOGLE NEWS

Bagikan Artikel:

Artikel terkait

Terpopuler

BERITA TERKINI