PBB Laporkan 138 Demonstran Tewas, Myanmar Darurat Militer

Myanmar, Lintasutara.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan 8 demonstran tewas dalam aksi demonstrasi anti kudeta militer di Myanmar, Senin (15/3/2021), sehingga total 138 demonstran yang tewas sejak militer Myanmar mengambil alih kekuasaan negara itu 1 Februari lalu.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui Juru Bicaranya Stephane Dujarric, mengutuk keras tindakan brutal junta militer terhadap unjuk rasa damai yang berlangsung damai.

“Mengutuk keras kekerasan yang sedang berlangsung terhadap pengunjuk rasa damai ini dan pelanggaran yang terus dilakukan terhadap hak asasi rakyat Myanmar,” kata Dujarric.

Dujarric membeberkan, 38 demonstran tewas pada Minggu dan 18 orang tewas pada Sabtu. Sehingga dalam sepekan terakhir, puluhan demonstran meregang nyawa di tangan pihak keamanan. Bahkan, di antara yang tewas tersebut, ada sejumlah wanita dan anak-anak.

Sejak mengumumkan pengambilalihan kekuasaan dari tangan Aung San Suu Kyi dan penangkapan ratusan anggota parlemen, militer Myanmar memang langsung mengambil tindakan tegas. Bahkan, mereka tidak bergeming dengan “ancaman” AS dan sanksi internasional.

Malahan, junta militer pada Minggu (14/3/2021) mengumumkan “Darurat Militer” di dua kota, yakni Hlaing Thar Yar dan Shwepyitha. Lalu pada Senin (15/3/2021), militer kembali menerapkan darurat militer di beberapa kota lainnya, diantaranya Dagon Utara, Dagon Selatan, Dagon Seikkan dan Okkalapa Utara, dilansir dari Associated Press, Selasa (16/3/2021).

Dengan pemberlakuan darurat militer di beberapa wilayah ini, maka pihak militer memiliki kekuasaan penuh untuk mengambil tindakan ‘tegas’ dengan alasan ‘konstitusional’ untuk menjaga keamanan negara.

Dr. Sasa, utusan CRPH (Perwakilan sah Parlemen Myanmar, red) untuk PBB, menyatakan aksi kekerasan yang terus terjadi, tanpa ada tindakan tegas dari PBB, dapat memicu perang saudara di Myanmar. Menurutnya, jika komunitas internasional tidak bertindak tegas, rakyat Myanar tidak akan punya pilihan lain selain mempersenjatai diri.

“Jika kita tidak secepatnya membentuk koalisi internasional melawan Myanmar, saya khawatir kita akan menyaksikan perang saudara terbesar yang pernah ada,” katanya, dikutip dari Sky News, Selasa (16/3/2021).

Oleh karena itu, dia meminta petinggi militer Myanmar untuk mundur dan mengembalikan pemerintahan demokrasi serta membebaskan tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi. Dia memperingatkan, kalau pihak milter tidak mundur, maka nasib mereka bisa berakhir seperti Muammar Ghadafi di Libya.

“Mereka bisa ditangkap atau dibunuh,” dia memperingatkan.

Dr. Sasa sendiri adalah salah satu orang kepercayaan Aung San Suu Kyi. Malam sebelum kudeta, dia bertemu dengan Suu Kyi dan saat kudeta berlangsung pada keesokan harinya, dia berhasil melarikan diri melalui perbatasan India dengan berpura-pura menjadi supir taksi. Pada 22 Februari, dia ditunjuk sebagai utusan CRPH Myanmar untuk PBB.

(AM)

Ikuti Berita dan Informasi Terbaru dari Lintasutara.com di GOOGLE NEWS

Bagikan Artikel:

Artikel terkait

Terpopuler

BERITA TERKINI