Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) di bidang ketahanan energi melalui penyediaan lahan serta penguatan aspek tata ruang guna mempercepat pembangunan infrastruktur energi nasional.
Dukungan tersebut Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, sampaikan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (11/03/2026).
“Untuk menyukseskan program ini, kami memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang. Dari sisi pelayanan pertanahan, kami menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Menteri Nusron menjelaskan secara nasional potensi lahan yang dapat termanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketahanan energi mencapai sekitar 849.000 hektare. Sementara itu, untuk wilayah Jawa, potensi lahan yang tersedia perkirakannya mencapai sekitar 50.000 hingga 60.000 hektare.
“Saat ini Kementerian ATR/BPN tengah melakukan pemetaan dan identifikasi lebih lanjut terhadap lokasi-lokasi tersebut,” tambah Nusron Wahid.
Dukungan Aspek Perizinan Pemanfaatan Ruang
Selain penyediaan lahan, Kementerian ATR/BPN juga akan memberikan dukungan dalam aspek perizinan pemanfaatan ruang. Salah satunya melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi dasar dalam proses perizinan lanjutan.
Untuk mempercepat implementasi program tersebut, Menteri Nusron mengusulkan agar pengembangan energi dapat masuk dalam skema PSN.
“Dengan demikian, proses penyesuaian pemanfaatan ruang maupun penyelesaian aspek pertanahan dapat lebih cepat dan terkoordinasi,” pungkasnya.
Dalam rapat tingkat menteri tersebut, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa presiden telah menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas hingga 100 gigawatt. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.
“Energi merupakan salah satu faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global. Karena itu, Bapak Presiden meminta kita mempercepat pemanfaatan potensi energi yang kita miliki agar Indonesia semakin mandiri,” tutur Bahlil Lahadalia.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam pertemuan tersebut Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana. Rapat ini juga dihadiri sejumlah menteri serta kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih.