Talaud, Lintasutara.com – Situasi di Kabupaten Kepulauan Talaud semakin memanas akibat berbagai persoalan yang muncul di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj.) Bupati, Fransiscus Manumpil.
Sejumlah janji yang disampaikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, dan Tenaga Harian Lepas (THL) disebut tidak terealisasi, memicu keresahan di kalangan masyarakat dan pemerintahan daerah.
Salah satu isu yang mencuat adalah keterlambatan pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan IV 2024, yang bahkan masih meminta pertanggungjawaban atas Triwulan III. Selain itu, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN juga menjadi sorotan, di mana pembayaran untuk September hanya setengah bulan, sementara Oktober hingga Desember 2024 belum dibayarkan. Hal serupa juga dialami para THL yang hingga kini masih menunggu hak mereka.
Menanggapi kondisi ini, pemerhati hukum Talaud, Advokat Nofrian Maatiwuth, SH, SIP, mendesak Gubernur Sulawesi Utara untuk segera menarik Pj. Bupati Talaud dari jabatannya.
“Kami memohon kepada Bapak Gubernur, tarik saja Pj. Bupati Talaud karena tidak becus dalam menjalankan tugasnya,” ujar Maatiwuth.
Ia juga menyoroti banyaknya janji yang disampaikan kepada para pegawai, khususnya terkait penyelesaian persoalan TPP dan ADD, yang pada akhirnya tidak ditepati.
Selain itu, kebijakan mutasi pejabat yang dilakukan Pj. Bupati Talaud turut menuai polemik. Salah satu kepala dinas yang dipindahkan berdampak pada tertundanya pembayaran gaji di dinas tersebut hingga bulan Maret.
Maatiwuth menegaskan bahwa tindakan Pj. Bupati Talaud yang dinilai menyalahgunakan wewenang harus diproses secara hukum.
“Dengan tegas, saya sebagai pemerhati hukum meminta agar Pj. Bupati Talaud diproses hukum karena telah menyalahgunakan kewenangannya, termasuk dalam pengelolaan APBD 2024,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pj. Bupati Talaud belum memberikan tanggapan terkait tudingan tersebut.
(Ts)