Manado, LintasUtara.com — Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, beberapa saat lalu dalam kunjungannya ke Sulut, mengatakan Destinasi Super Perioritas (DSP) Likupang adalah paling lambat perkembangannya.
Hal ini dianggap wajar oleh Pengamat Pariwisata, Primo Mangkei , karena kinerja Pemerintah Sulut, dalam hal ini Dinas Pariwisata (Dispar) Sulut dinilai belum maksimal.
“Kita bisa melihat saja dari hal promosi, kita googling tentang likupang, baik vidio, foto, artikel, isi materi promosi sama semua dan tidak terupdate,” ujar Primo Mangkei saat ditemui lintasutara.com, Sabtu (2/4/2022), di Manado.
Selain itu, pembangunan beberapa objek penunjang di area DSP Likupang hampir tidak ada campur tangan Dispar Sulut.
“Contoh, pembangunan home stay yang dikerjakan oleh Dinas PUPR, bahkan saat sepi. Beberapa kali dinas-dinas melakukan kegiatan di sana dan menggunakan tempat itu. Namun yang menginap mereka, bukan wisatawan,” katanya.
Untuk pengembangan desa wisata di sekitar DSP, Dispar Sulut harus menjembatani pemangku kepentingan yang siap mendukung.
“Banyak pemangku kepentingan pariwisata yang siap mendukung, seperti Politeknik yang siap membuat pelatihan dan pendampingan desa wisata dalam mengembangkan produk wisata maupun UMKM. Belum lagi ada Asidewi, Asita, IPI, GenPI,” ujarnya .
Jadi menurutnya, kinerja pemerintah masih sangat kurang, masih sangat perlu ditingkatkan dari sisi pariwisata.
“Program-program yang dilaksanakan juga sebagian besar program kementerian,” tutup
( Dedy Dagomes)