JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat sertipikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah menargetkan 3 juta bidang tanah untuk MBR dapat disertipikatkan pada 2027, atau setahun lebih cepat dari target awal.
Langkah itu dibahas dalam Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah bagi MBR yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis, 17 September 2026. Forum tersebut juga menjadi ajang memperkuat kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, mengatakan percepatan sertipikasi membutuhkan kerja bersama lintas lembaga. Sertipikat tanah, kata dia, menjadi bagian penting dalam upaya menghadirkan rumah layak huni bagi masyarakat.
“Saya mengajak kita semua menjadikan forum ini sebagai titik awal kolaborasi yang lebih erat demi terwujudnya rumah layak huni yang berdiri di atas tanah bersertipikat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng.
Semula, sertipikasi 3 juta bidang tanah bagi MBR ditargetkan selesai pada 2028. Namun, berdasarkan arahan Menteri ATR/Kepala BPN, target tersebut dipercepat menjadi 2027.
Di hadapan Anggota dan Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Andi meminta dukungan untuk memastikan target tersebut dapat dicapai. Menurut dia, Kementerian ATR/BPN tidak dapat bekerja sendiri untuk menyelesaikan jutaan bidang tanah tersebut.
“Itulah kita perlu bersinergi dan bekerja sama, baik dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) maupun dengan Teman-teman TA dari Komisi II. Mudah-mudahan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kerja kita di lapangan,” kata Andi Tenri Abeng.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, yang mengikuti sosialisasi secara daring, menyatakan dukungannya terhadap percepatan program tersebut. Dukungan itu, menurut dia, termasuk dalam memastikan ketersediaan anggaran.
“Kami di Komisi II akan dukung 100% dan apresiasi yang tadinya target tiga tahun jadi dua tahun, kami akan perjuangan anggarannya tersedia, dan mudah-mudahan ini membahagiakan 3 juta masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto,” tutur Mardani Ali Sera.
Sosialisasi tersebut menghadirkan sejumlah pejabat dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP. Dari Kementerian ATR/BPN, narasumber yang hadir langsung antara lain Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Bahrun Munawir serta Kepala Subdirektorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Sigit Santosa.
Adapun narasumber yang mengikuti kegiatan secara daring yakni Kepala Subdirektorat Tematik Pertanahan dan Ruang Aini Mulandari; Kepala Bidang Manajemen Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kementerian PKP Wijasena Hendra Kurniawan; serta Kepala Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pembiayaan dan Perumahan Kementerian PKP Tantra.
Kegiatan tersebut dimoderatori Kepala Bagian Penganggaran Biro Rencana Daviet Haryanto Setyohatmoko.
Sosialisasi diikuti Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan dari seluruh Indonesia secara daring. Kehadiran jajaran pertanahan di daerah itu ditujukan untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan percepatan sertipikasi tanah bagi MBR dapat diterapkan di lapangan.