Sangihe, Lintasutara.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berbenah. Kali ini, lewat rapat fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan di gedung Sekretariat Bawaslu Sangihe, Rabu (16/9/2026).
Ketua Bawaslu Sangihe, Edmon Dolongseda menyebutkan, pelaksanaan kegiatan dalam masa non tahapan ini menjadi penting, guna persiapan menghadapi Pemilu Nasional 2029 dan lokal pada 2031.
“Ada beberapa poin penting untuk Bawaslu Sangihe, sebagai langkah strategis menuju lembaga yang kian terregulasi, hingga koordinasi nan solid,” ujar Dolongseda.
Koordinasi nan matang, baginya, bisa menghasilkan data base hingga pemetaan kerawanan yang nantinya dapat tersusun bersama, untuk menghadapi agenda-agenda kepemiluan nantinya.
Selain itu, poin penting dalam agenda ini tentu saja terkait upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia di Bawaslu Sangihe lewat gemblengan pemateri.
“Dari kegiatan ini, kami harapkan ada evaluasi dan rekomendasi terkait reformasi hukum. Jadi ada beberapa kajian keterbatasan regulasi dengan menginventarisir kendala hukum formal seperti sempitnya batas waktu penanganan pidana pemilu,” lanjutnya.
Ia pun berharap agenda tersebut bisa melahirkan edukasi hukum dan pencegahan, baik dari Kejaksaan maupun kepolisian, untuk memantapkan peran tiap-tiap lembaga.
“Ada isu yang masih melekat di Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu terkait netralitas ASN, TNI, Polri, dan juga penyalahgunaan penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan pemilu dan juga pilkada. Tentunya ada beberapa poin yang dapat kita tarik, berkaca dari pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun 2024,” sebut Dolongseda.
“Kami dari Bawaslu Sangihe sangat berharap, dari pihak Kejaksaan dan Kepolisian dapat memberikan sebuah gambaran, pencerahan, dan edukasi bagi kami dalam hal pemantapan persiapan dalam masa non-tahapan ini,” kuncinya.
Rapat fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan, dipandang menjadi agenda penting bagi Bawaslu Sangihe di masa senggang tahapan pemilu.
Koordinasi nan baik antar instansi dalam persiapan menuju tahapan kepemiluan, diharapkan mampu menjadi ajang konsolidasi dan pemetaan ruang-ruang potensial, dugaan tindak pidana maupun pelanggaran pemilu nantinya.