Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng perguruan tinggi untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Langkah ini ditempuh untuk mengejar kebutuhan RDTR yang terus meningkat sekaligus mempercepat proses perizinan berusaha melalui integrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengatakan kapasitas pemerintah dalam menyusun RDTR perlu diperluas dengan melibatkan sumber daya akademik dari perguruan tinggi.
“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Wamen Ossy dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis, 10 September 2026.
Berdasarkan data per 8 September 2026, sebanyak 572 RDTR telah tersedia dan terintegrasi dengan OSS. Integrasi tersebut turut mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sepanjang Agustus 2026.
Menurut Ossy, penambahan jumlah RDTR yang terintegrasi dengan OSS akan berdampak langsung terhadap kecepatan proses perizinan berusaha.
“Semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka akan semakin besar peluang proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat. Apabila upaya kita untuk mempercepat RDTR ini kita lakukan, akan semakin meningkatkan secara eksponensial terhadap penerbitan KKPR dan kemudahan izin berusaha di negara kita,” terang Wamen Ossy.
Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana mengatakan pemerintah menargetkan penyelesaian 1.703 RDTR dalam periode 2026-2028. Pada 2026, target yang ditetapkan sebanyak 500 RDTR.
Untuk mengejar target tersebut, Kementerian ATR/BPN melibatkan perguruan tinggi dalam penyusunan 62 paket dengan total 145 RDTR yang tersebar di 18 provinsi. Penyusunan RDTR melalui skema kerja sama tersebut terutama diarahkan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.
“Kami telah mengirimkan total permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Total perguruan tinggi yang telah menyampaikan kesediaan kembali adalah total 38, dengan rincian 20 PTN dan 18 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah ini akan dilakukan pembentukan tim pelaksana yang berisi para ahli,” jelas Suyus Windayana.
Kerja sama dengan perguruan tinggi diharapkan memperluas kapasitas penyusunan RDTR sekaligus mempercepat ketersediaan dokumen tata ruang yang menjadi salah satu instrumen penting dalam pemberian kepastian pemanfaatan ruang dan perizinan berusaha.
Rapat koordinasi tersebut diikuti perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah di Indonesia secara daring. Hadir secara langsung Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan Dony Erwan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran Direktorat Jenderal Tata Ruang.