Dikalangan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, jika menyebut nama politisi, Tendris Bulahari, kesadaran kolektif kita akan mengarah kepada karakter politisi sederhana dan merakyat.
Meskipun politik sering kali dipahami sebagai panggung tentang siapa yang paling pintar berbicara, paling lihai memainkan strategi, atau paling piawai membaca peluang, Tendris Bulahari memilih cara pandang yang berbeda.
“Mungkin saya tidak pintar, tapi saya punya hati.”
Kalimat sederhana itu justru menyimpan pesan politik yang tidak sederhana. Di tengah politik yang kerap diwarnai kalkulasi, pencitraan dan perebutan pengaruh, Tendris mencoba menempatkan hati sebagai modal sejak awal menginjakan kaki di undakan politik praktis. Bukan sekadar perasaan, tetapi bentuk keberpihakan.
Politik, dalam perspektif itu, bukan hanya tentang memenangkan pertarungan. Politik adalah tentang bagaimana kekuasaan digunakan untuk mendengar, merasakan dan kemudian mengambil keputusan.
Tidak Pintar Bukan Berarti Tidak Mampu
Pernyataan “mungkin tidak pintar” tentu tidak harus dimaknai sebagai pengakuan ketidakmampuan. Justru di situlah menariknya.
Seorang pejabat publik tidak harus menjadi orang yang paling tahu segala sesuatu. Tetapi ia dituntut memiliki kemampuan untuk mendengar orang yang tahu, membuka ruang bagi kritik, serta berani mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat.
Kepintaran tanpa empati bisa berubah menjadi kesombongan kekuasaan. Sebaliknya, hati tanpa kemampuan mengelola pemerintahan juga tidak cukup. Karena itu, tantangan Tendris bukan berhenti pada kalimat “saya punya hati”.
Publik telah menyaksikan bagaimana hati itu diterjemahkan menjadi kebijakan, pelayanan dan keberpihakan yang nyata.
Politik Hati di Tanah Perbatasan
Sangihe bukan daerah yang sederhana. Wilayah kepulauan, daerah perbatasan, keterbatasan konektivitas, kebutuhan infrastruktur dasar, persoalan ekonomi masyarakat hingga tantangan pelayanan publik membutuhkan lebih dari sekadar slogan politik.
Di wilayah seperti Sangihe, masyarakat tidak hanya membutuhkan pejabat yang pandai berpidato. Mereka membutuhkan pemimpin yang mau datang ketika masyarakat menghadapi persoalan.
Pemimpin yang mau mendengar ketika rakyat mengeluh dan yang paling penting, mampu memastikan bahwa keluhan tersebut tidak berhenti sebagai percakapan di ruang-ruang pertemuan. Di sinilah politik hati diuji.
Dari Hati ke Kebijakan
Kalimat Tendris bisa menjadi kekuatan politik apabila diterjemahkan menjadi keberpihakan yang terukur. Hati itu terlihat dalam cara Ungke (sapaan akrab Tendris) memperlakukan masyarakat kecil.
Hati harus hadir dalam pelayanan publik. Hati harus terasa di pulau-pulau terluar. Hati juga harus menjadi keberanian untuk mengatakan bahwa ada sesuatu yang belum beres dan harus diperbaiki. Sebab rakyat pada akhirnya tidak menilai seorang pejabat hanya dari seberapa pintar ia berbicara.
Rakyat menilai dari apa yang mereka rasakan. Apakah pelayanan pemerintah semakin mudah? Apakah akses antarpulau semakin baik? Apakah anak-anak di perbatasan memperoleh pendidikan yang layak? Apakah masyarakat merasa pemerintah hadir ketika mereka membutuhkan?
Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting dari pada sekadar perdebatan siapa yang paling pintar. Dan itu sedang dan sementara dikerjakan pasangan TUARI ditengah ‘himpitan’ kebijakan fiskal nasional.
Politik yang Harus Membumi
Tendris Bulahari kini berada di dalam pemerintahan bersama Bupati Michael Thungari.
Pasangan TUARI memenangkan pertarungan politik. Tetapi kemenangan elektoral hanyalah awal. Setelah tepuk tangan pemilu selesai, politik memasuki fase yang lebih sulit: membuktikan janji.
Di sinilah politik hati menemukan relevansinya. Karena hati tidak bisa hanya diucapkan. Ia harus dibuktikan.
Jika masyarakat kecil merasa didengar, itu politik hati. Jika keluhan masyarakat ditindaklanjuti, itu politik hati. Jika kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, itu politik hati. Dan jika kritik tidak dianggap sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari proses memperbaiki pemerintahan, maka di situlah kedewasaan politik mulai terlihat.
“Mungkin tidak pintar, tapi saya punya hati.”
Kalimat Tendris Bulahari mungkin terdengar sederhana. Namun bagi seorang pejabat publik, kalimat itu sekaligus menjadi janji yang mahal. Sebab setelah mengatakan punya hati, publik berhak melihat ke mana hati itu berpihak: Kepada kekuasaan? Kepada kelompok? Atau benar-benar kepada masyarakat?
Pada akhirnya, politik bukan hanya tentang siapa yang paling pintar memenangkan pemilu. Politik adalah tentang siapa yang mampu membuat rakyat merasa bahwa kekuasaan memang bekerja untuk mereka.
Dan untuk Tendris Bulahari, waktu telah menjadi penguji paling jujur: Dimana “hati” itu tidak hanya sebuah kalimat politik, tetapi benar-benar telah menjadi cara dalam menjalankan kekuasaan.
Oleh: Ronny Serang