Tahun 2025 hampir selesai. Di ruang-ruang rapat pemerintahan, grafik pertumbuhan ekonomi ditampilkan. Angka kemiskinan disebut menurun. Program-program diberi nama, disosialisasikan, lalu dilaporkan sebagai capaian. Dari kejauhan, Sangihe tampak bergerak maju.
Namun di kampung-kampung pesisir, di pulau-pulau kecil yang hanya disinggahi kapal seminggu sekali, pertanyaan warga tetap sama: apakah pembangunan itu benar-benar sampai?
Sangihe memang tumbuh. Secara statistik.
Ekonomi bergerak melalui pertanian, perikanan, dan komoditas lama yang terus diandalkan: kelapa, pala, cengkeh, dan hasil laut. Program penanggulangan kemiskinan ekstrem diklaim berhasil menekan jumlah penerima. Infrastruktur mulai dibangun meski perlahan. Semua itu patut dicatat.
Tetapi Sangihe bukan sekadar angka agregat.
Sangihe adalah wilayah kepulauan, tempat pertumbuhan sering berhenti di pelabuhan besar, tidak selalu menyeberang ke pulau-pulau kecil. Di sinilah paradoks pembangunan 2025 terasa paling nyata: ekonomi tumbuh, tetapi ketahanan hidup warga masih rapuh.
Petani dan nelayan tetap berada di ujung rantai nilai. Hasil bumi dan laut dijual mentah, harga ditentukan dari luar, keuntungan besar tidak tinggal di kampung. Nilai tambah masih menjadi mimpi yang sering dibicarakan, jarang diwujudkan. Industri pengolahan belum benar-benar berakar. UMKM tumbuh, tapi pasar masih sempit dan ongkos logistik terlalu mahal untuk bersaing.
Kemiskinan memang menurun, tapi sifatnya masih struktural. Bukan hanya soal pendapatan, melainkan soal akses: akses transportasi, pendidikan, kesehatan, dan modal usaha. Selama laut tetap menjadi penghalang mahal, bukan penghubung yang adil, maka kemiskinan akan terus berpindah, bukan benar-benar hilang.
Sisi Sosial Tahun 2025
Di sisi sosial, 2025 juga memperlihatkan wajah Sangihe yang rentan. Rasio ketergantungan tinggi. Anak muda dihadapkan pada pilihan sempit: bertahan dengan pekerjaan informal atau pergi meninggalkan kampung. Pulau-pulau terluar masih kekurangan tenaga guru dan tenaga medis. Negara hadir, tapi belum selalu tinggal.
Refleksi ini bukan untuk menafikan kerja pemerintah. Ada upaya, ada kemajuan, ada niat baik. Tetapi pembangunan di Sangihe menuntut lebih dari sekadar realisasi program. Ia menuntut keberpihakan yang konsisten.
Keberpihakan pada wilayah yang jauh dari pusat.
Keberpihakan pada ekonomi rakyat, bukan hanya angka makro.
Keberpihakan pada manusia, bukan laporan akhir tahun.
Tahun 2025 mengajarkan satu hal penting:
pertumbuhan tidak otomatis berarti kesejahteraan.
Pembangunan baru layak disebut berhasil ketika ia benar-benar berlabuh di rumah warga—di dapur nelayan, di kebun petani, di sekolah kecil di pulau terluar, dan di layanan kesehatan yang mudah dijangkau tanpa harus menunggu cuaca bersahabat.
Jika tidak, maka kita hanya akan terus mencatat pertumbuhan yang berlayar jauh, sementara warga tetap menunggu di dermaga yang sama.
Dan itulah pekerjaan rumah Sangihe setelah 2025.