Sitaro, Lintasutara.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) mengajukan kurang lebih sebelas program prioritas kepada pemerintah pusat. Usulan itu disampaikan sebagai upaya mendukung pelaksanaan program strategis nasional di daerah kepulauan tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sitaro, Denny Kondoj, mengatakan pengajuan program ini merupakan hasil dari Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) bersama para Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia yang digelar di Jatinangor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
“Rakor tersebut membahas terkait penyelarasan program dan kegiatan strategis nasional dan daerah,” ujar Denny, Senin (3/11) lalu.
Menurut dia, pemerintah pusat meminta daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah untuk mengajukan usulan tambahan anggaran untuk menunjang program prioritas yang berpotensi gagal terlaksana akibat keterbatasan anggaran.
“Meminta daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah dan berpotensi gagal melaksanakan berbagai program prioritas karena terkendala keterbatasan anggaran akibat pengurangan dana transfer ke daerah,” jelasnya.
Denny menuturkan, Kabupaten Kepulauan Sitaro menjadi salah satu daerah yang masuk dalam daftar untuk dapat mengusulkan sejumlah program prioritas yang pada tahun 2026 tidak cukup anggarannya.
“Kami mencontohkan program ketahanan pangan yang angkanya dibawah seratus juta, padahal itu program prioritas untuk menunjang program Asta Cita, sehingga kami usulkan pada angka 900 juta,” ungkapnya.
Selain program ketahanan pangan, ada sejumlah kegiatan lain yang juga diusulkan untuk mendapatkan tambahan anggaran. Sebagian di antaranya sudah masuk dalam rencana kerja daerah, namun dikuatirkan tidak bisa berjalan optimal karena dana yang terbatas.
“Dan itu sudah kami sampaikan, di mana ada total kurang lebih Rp 50 miliar dari sekitar sebelas program kegiatan yang kita usulkan untuk ditambahkan anggarannya,” ungkap Denny.
Lebih lanjut ia menjelaskan, usulan tersebut telah di sampaikan dan nantinya akan di tangani oleh Kemendagri, dalam hal ini Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah dan Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah.
“Daftar kami sudah masuk. Tinggal mereka akan mencermati bersama di lintas direktorat Jenderal untuk diusulkan ke lintas kementerian sesuai dengan peruntukan program kegiatan yang kami usulkan,” tandasnya.
(Penulis / Editor : Boni Baganu)