Sitaro, Lintasutara.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) kembali menunjukkan keseriusannya menuntaskan persoalan stunting. Bukan sekadar memenuhi target nasional 18,8 persen pada 2025, tapi juga membangun ekosistem sosial dan digital yang menopang upaya penurunan kasus gizi kronis di daerah kepulauan itu.
“Stunting bukan hanya soal tinggi badan anak, tetapi mencerminkan kualitas sumber daya manusia ke depan. Karena itu, sinergi lintas sektor menjadi sangat penting agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Bupati Sitaro, Chyntia Ingrid Kalangit, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting di Auditorium Pemerintah Daerah, Selasa (4/11/2025).
Di forum itu, Chyntia tak hanya berbicara tentang angka dan strategi. Ia juga memperkenalkan dua program baru yang dirancang untuk menjangkau lapisan masyarakat paling rentan: Sekolah Lansia di empat kecamatan — Siau Barat, Siau Tengah, Siau Timur, dan Siau Timur Selatan — serta sistem digital SIHERO (Sistem Informasi Pemberian Tablet Tambah Darah untuk Remaja Putri). Melalui SIHERO, pemberian tablet tambah darah di sekolah dan puskesmas bisa dipantau secara daring.
Langkah ini memperlihatkan arah baru kebijakan daerah yang tak lagi hanya bergantung pada pendekatan kesehatan, melainkan juga pada inovasi dan edukasi masyarakat. “Masalah ini memerlukan perhatian serius karena dampaknya bersifat jangka panjang terhadap kualitas generasi penerus,” kata Chyntia.
Menurut data Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), target prevalensi stunting nasional tahun 2025 sebesar 18,8 persen—sedikit lebih tinggi dibanding target sebelumnya, 14 persen, di 2024. Sementara Sulawesi Utara menargetkan angka 19 persen. Chyntia menyadari tantangan itu tak ringan.
“Artinya, tantangan kita semakin besar. Kita harus memastikan setiap intervensi gizi dan kesehatan sampai ke sasaran, terutama di keluarga berisiko dan ibu hamil,” ujarnya.
Di hadapan peserta rapat, Chyntia juga menyinggung faktor lain yang kerap terlupakan: kehamilan usia remaja. “Kehamilan usia muda sangat berisiko terhadap kejadian stunting. Karena itu, edukasi dan pengawasan terhadap remaja menjadi bagian penting dalam program ini,” tambahnya.
Sitaro sendiri punya alasan kuat untuk optimistis. Tahun 2024 lalu, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sitaro berhasil meraih peringkat kedua terbaik nasional untuk kategori Kinerja Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting. “Prestasi ini bukti bahwa kerja keras seluruh pihak mulai dari OPD, puskesmas, kader, hingga masyarakat telah memberi hasil nyata. Namun kita tidak boleh berhenti di sini, karena target nasional masih menanti untuk kita wujudkan,” kata Bupati Chyntia.
Dukungan masyarakat juga menjadi kunci. Salah satu peserta rapat, Ferliando, warga Kecamatan Siau Barat, menilai keberhasilan program akan bergantung pada kesadaran bersama. “Pemerintah sudah banyak membuat program, tapi kesadaran masyarakat juga penting. Stunting bukan hanya soal tanggung jawab pemerintah, tapi soal perilaku, pola asuh, bahkan nilai-nilai dalam agama yang mengajarkan kita menjaga kesehatan anak sejak dalam kandungan,” ujarnya.
Ferliando berharap agar setiap kegiatan pemerintah tidak berhenti di tataran sosialisasi. “Kegiatan tentang stunting sebaiknya diwujudkan dalam tindakan nyata di masyarakat,” katanya menutup.
Dari pernyataan dan langkah-langkah itu, Sitaro tampak tak ingin sekadar memenuhi target angka. Pemerintahnya sedang membangun fondasi sosial baru — di mana teknologi, edukasi, dan kesadaran masyarakat berpadu untuk memastikan setiap anak tumbuh sehat dan cerdas di masa depan.
(Penulis / Editor : Boni Baganu)