Sitaro — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) mengeluarkan klarifikasi resmi terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai bantuan perbaikan rumah rusak akibat bencana erupsi Gunung Ruang. Klarifikasi ini disampaikan menyusul unggahan di grup Facebook Lambe Turah Sulut oleh akun bernama Victor Mikha Pakekong, yang mengutip pernyataan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Toni Supit, dalam rapat dengar pendapat bersama BPBD Provinsi Sulut.
Kepala Pelaksana (Kalau) BPBD Sitaro, Joickson Sagune menjelaskan, pihaknya merasa perlu meluruskan informasi agar masyarakat memahami tahapan dan fakta penyaluran bantuan secara proporsional.
“Terkait hal ini sangat penting dan perlu kami dudukkan pada fakta yang sesungguhnya. Ada beberapa hal yang perlu diluruskan dan ditempatkan pada porsi yang tepat,” ujarnya.
Pansus DPRD Belum Gelar Rapat Bersama Pemda
BPBD menegaskan, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sitaro belum pernah melakukan rapat bersama pemerintah daerah atau BPBD. Rapat yang dimaksud baru dijadwalkan pada Jumat, 31 Oktober 2025, namun mengalami penundaan.
Dana Bantuan Sudah Masuk ke Rekening Virtual
BPBD memastikan dana stimulan perbaikan rumah telah ditransfer oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke rekening virtual (VA) pada 21 Oktober 2024 sebesar Rp35,715 miliar untuk 2.066 penerima manfaat.
Namun, karena nilai bantuan yang besar, BNPB melakukan verifikasi ulang pada 17–18 November 2024 dengan menurunkan tim ke wilayah Tagulandang. Pemeriksaan dilakukan secara sampling terhadap 50 rumah penerima bantuan.
Pemeriksaan Berlapis oleh BPK dan BNPB
Setelah verifikasi BNPB, pemeriksaan lapangan kembali dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Inspektorat BNPB pada 19–20 Februari 2025. Evaluasi lanjutan digelar di Jakarta pada akhir April 2025, ketika Pemda Sitaro membawa seluruh dokumen ke BNPB untuk diperiksa oleh Tim Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Validasi Akhir: 1.950 Penerima Disetujui
Hasil akhir dari proses validasi disampaikan pada awal Mei 2025. Dari 2.066 penerima awal, sebanyak 1.950 penerima dinyatakan layak menerima bantuan dengan total dana Rp31,92 miliar. Selisih dana sebesar Rp3,795 miliar dikembalikan ke kas negara. BPBD menegaskan seluruh dana dinyatakan aman.
Mekanisme Penyaluran Sesuai Aturan
Proses penyaluran bantuan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan BNPB Nomor 5 Tahun 2024, Petunjuk Teknis BNPB, serta SK Bupati Sitaro Nomor 50 Tahun 2025. Bank Mandiri Cabang Sudirman Manado ditunjuk sebagai bank penyalur resmi.
Setiap penerima manfaat diwajibkan membuka rekening baru sebelum pencairan dilakukan.
Penyaluran dana terbagi dalam dua sistem:
Reimbursement: penggantian 100% bagi rumah yang telah diperbaiki mandiri.
Termin Bertahap: tahap pertama 40% dan tahap kedua 60%.
Komposisi dana pun diatur jelas:
25% untuk upah tenaga kerja yang dapat ditarik tunai. 75% berupa material bangunan yang disalurkan langsung ke toko penyedia sesuai ketentuan BNPB.
Penegasan Akuntabilitas
Melalui klarifikasi ini, BPBD Sitaro menegaskan kembali bahwa total dana bantuan yang sah digunakan mencapai Rp31,92 miliar. Seluruh proses pengelolaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan diawasi langsung oleh BNPB, BPK, serta pemerintah daerah.
“Kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Semua proses kami jalankan sesuai aturan dan dengan prinsip akuntabilitas,” tutur Kepala Pelaksana BPBD Sitaro menutup pernyataannya.
(Sumber: BPBD Kabupaten Kepulauan Sitaro
Humas Pemkab Kepulauan Sitaro – Diskominfo
31 Oktober 2025)