Sitaro, Lintasutara.com – Di tengah kebuntuan politik yang membekukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025, Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Chyntia Ingrid Kalangit menunjukkan satu hal penting: kepemimpinan sejati lahir justru ketika rakyat berada dalam kesulitan.
Hingga batas akhir pengesahan pada 30 September 2025, DPRD Sitaro tak kunjung merespons. Akibatnya, Rp26 miliar anggaran publik tertahan—termasuk untuk layanan kesehatan, bantuan pengungsi, hingga hak-hak pegawai.
Namun pemerintah daerah tak tinggal diam. Chyntia memilih bertindak.
“Kami tidak punya waktu untuk saling menyalahkan. Saat masyarakat berada di titik kritis, tugas kami adalah bertindak. Ini bukan tentang kepentingan politik, tapi soal kemanusiaan dan pelayanan publik,” tegasnya.
Berjuang di Tengah Kebuntuan
Kebuntuan di DPRD membawa risiko besar: kekosongan anggaran untuk obat-obatan, makan minum pasien rumah sakit, oksigen medis, bantuan bencana, hingga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Tanpa persetujuan legislatif, pilihan pemerintah hanya satu—menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai langkah darurat.
Namun Bupati Chyntia tak ingin menyerah pada keadaan. Dengan semangat visi “Sitaro Masadada” (Maju, Sejahtera, Damai, dan Dasyat), ia bersama jajaran eksekutif berangkat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa, 14 Oktober 2025, membawa langsung persoalan ini ke tingkat pusat.
Dalam pertemuan dengan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Rikie, S.STP, M.Si, Chyntia memaparkan urgensi situasi di lapangan.
Hasilnya, pemerintah pusat memberi lampu hijau untuk mengeksekusi sejumlah pos anggaran darurat yang tak boleh ditunda:
- Pengadaan obat-obatan dan konsumsi pasien rawat inap di RS Tagulandang dan RS Sawang
- Pengadaan oksigen untuk kebutuhan medis
- Penanganan bencana di Kampung Lumbo, Kecamatan Tagulandang
- Talud pengaman jalan Buang–Karungo, Kecamatan Biaro
- Pengaman pantai Paseng, Kecamatan Siau Barat, dan Barangkapehe, Kecamatan Tagulandang
- Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sesuai aturan
“Kami bersyukur atas dukungan Kemendagri. Persetujuan ini pun sangat berarti bagi rakyat. Kami akan terus bergerak demi Sitaro yang lebih baik,” ujar Chyntia.
Dari Krisis Menuju Harapan
Langkah ini menjadi angin segar di tengah kekecewaan masyarakat atas mandeknya pembahasan APBD-P oleh DPRD.
Bersama Wakil Bupati Heronimus Makainas, Chyntia menegaskan komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan, terukur, dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
“Kami percaya, ketika pemimpin dan rakyat bersatu, tidak ada yang mustahil. Situasi ini berat, tapi bukan alasan untuk berhenti. Kami akan terus berjuang,” katanya.
Mandeknya pembahasan APBD-P meninggalkan tanda tanya besar soal komitmen politik DPRD terhadap kepentingan rakyat.
Namun di sisi lain, situasi ini menghadirkan panggung bagi kepemimpinan yang tak gentar pada keterbatasan.
Chyntia membuktikan, melayani bukan hanya saat segalanya mudah, tetapi ketika semua jalan terasa buntu.
Dengan langkah konkret, pendekatan dialogis ke pusat, dan kesetiaan pada visi “Sitaro Masadada”, ia mengirim pesan jelas bahwa pemerintah daerah berjalan bukan sekadar untuk menghabiskan anggaran, tapi untuk menyelamatkan harapan.
Penulis/Editor: Boni Baganu