Sitaro, Lintasutara.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) bersama Pemerintah Kabupaten resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Kesepakatan ini dicapai dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (24/07), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sitaro, Djon Janis, di ruang sidang DPRD, Kelurahan Bebali, Kecamatan Siau Timur.
Sebelum mencapai tahap pengambilan keputusan, proses pembahasan Ranperda telah melalui sejumlah tahapan, termasuk pembicaraan tingkat satu dan dua, sebagai bentuk komitmen legislatif dan eksekutif dalam memastikan pelaksanaan anggaran sesuai regulasi.
Ketua DPRD, Djon Janis menegaskan bahwa proses pembahasan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Pada tahapannya, pertanggungjawaban APBD 2024 itu berjalan dengan baik dan lancar, serta semua sesuai dengan aturan, sesuai dengan tahapan. Waktunya tujuh bulan setelah tahun anggaran berakhir,” kata Janis.
Ia juga mengapresiasi sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah yang dinilainya menjadi kunci kelancaran pembahasan Ranperda tersebut.
“Kelancaran pembahasan Ranperda merupakan wujud kebersamaan. Jadi kami tetap ikuti mekanisme, koridor dan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.
BACA JUGA: Rapat Paripurna DPRD Sitaro Bahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024
Sebagai bentuk pengesahan resmi, dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama oleh Bupati Kepulauan Sitaro, Chyntia Kalangit, dan Pimpinan DPRD.
Sebelum penandatanganan, Ketua DPRD terlebih dahulu meminta persetujuan lisan dari seluruh anggota DPRD yang hadir.
Dalam pernyataan pendapat akhirnya, Bupati Chyntia Kalangit menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro atas proses paripurna yang berjalan lancar.
Pemerintah daerah, kata Bupati, menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dalam mengelola keuangan daerah tidak dapat terlepas dari dukungan legislatif yang solid, serta sinergi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif.
“Oleh karena itu, persetujuan bersama terhadap Ranperda ini tidak hanya merupakan pencapaian administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Bupati.
Dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri para anggota dewan dan jajaran pemerintah daerah, Bupati menyampaikan persetujuan secara resmi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Maka, dengan selesainya pembahasan dan persetujuan bersama terhadap Ranperda ini, selanjutnya Pemerintah Daerah akan menindaklanjuti dengan menyampaikan kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk proses evaluasi, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro,” lanjutnya.
Menutup penyampaiannya, Bupati mengajak seluruh elemen untuk terus membangun sinergi, menjaga stabilitas, serta mengedepankan kepentingan rakyat demi terwujudnya Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang Maju, Sejahtera, Damai, dan Dahsyat (MASADADA).
Rapat paripurna ini turut dihadiri Wakil Bupati Heronimus Makainas, Wakil Ketua DPRD Joutje Luntungan beserta para anggota dewan, Sekretaris Daerah, serta jajaran pejabat tinggi pratama dan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sitaro.
Pewarta: Boni Baganu
Editor: Andra Medawo