Sangihe, Lintasutara.com – Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, Albert Huppy Wounde bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kamis (16/01/2024).
Sejumlah isu strategis dibawa Wounde ke Kemendagri seperti penataan birokrasi dan pengajuan permohonan relaksasi dana Pembangunan Ekonomi Nasional (PEN).
Menurutnya, penataan birokrasi di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sangihe menjadi prioritas dalam upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan sistem kepemerintahan.
Penataan mencakup pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) guna mengisi posisi – posisi jabatan yang kosong serta rotasi jabatan untuk mengoptimalisasi peran organisasi.
“Penataan ini bertujuan menciptakan sistem birokrasi yang lebih profesional dan berkualitas dalam melayani masyarakat,” jelas Wounde.
Sementara terkait dana PEN, Wounde menjelaskam kondisi fiskal Sangihe dengan keterbatasan anggaran pada tahun 2025. Relaksasi menurutnya sangat Kabupaten Sangihe butuhkan agar memiliki ruang fiskal yang lebih lega demi pelaksanaan program kerja prioritas.
“Relaksasi ini sangat penting agar kami dapat memanfaatkan dana transfer secara optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik,” terangnya.
Pertemuan ini bagi Wounde menjadi langkah penting bagi Sangihe dalam mengarungi pemerintahan lima tahun kedepan, diawali dengan tantangan tahun 2025.
“Pemerintah daerah berharap koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat akan terus terjalin untuk mendukung pelaksanaan program-program strategis demi kesejahteraan masyarakat Sangihe,” pungkasnya.
Karnavian sendiri menyambut baik usulan Wounde, sembari mendukung jika reformasi birokrasi. “Ini merupakan fokus utama Pemerintah demi tata kelola yang efisien,” tukasnya
Sementara terkait PEN, Karnavian berkomitmen untuk mempertimbangkan usulan, tentu dengan melihat regulasi dan kebutuhan daerah.
(Penulis / Editor : Gerald)