Sitaro, Lintasitara.com – Sebanyak 60 sekolah dasar (SD) swasta di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) kekurangan tenaga pendidik.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Kepulauan Sitaro, Budiarto U. Mukau menjelaskan, jumlah SD di Kabupaten Kepulauan Sitaro sebanyak 103 dengan rincian 43 Sekolah Dasar (SD) Negeri dan 60 SD swasta yang di dominasi oleh SD Yayasan Pendidikan Kristen, Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (YPK GMIST)
Menurut Budiarto, idealnya SD itu memiliki 9 tenaga pendidik namun sejumlah SD YPK GMIST hanya memiliki lima tenaga pendidik bahkan ada yang hanya di isi dua tenaga pendidik saja.
“Semisalnya saja di salah satu SD yang ada Pulau Buhias, hanya di isi dua tenaga pendidik yaitu satu dari PNS dan satu lagi dari program Sitaro mengajar,” jelasnya saat di temui di ruang kerjanya, beberapa saat lalu.
Ia menjelaskan, berdasarkan data yang ada, jumlah Guru PNS yang akan purnabakti hingga tahun depan mencapai 20 lebih guru yang ada di SD swasta.
“Untuk guru yang pensiun tahun 2024 sebanyak 37 orang terdiri dari 3 guru TK, 22 guru SD dan 12 guru SMP serta untuk tahun 2025 sebanyak 28 orang terdiri dari 20 guru SD dan 8 guru,” jelasnya.
“Dimana untuk SD Swasta ada 11 guru, SMP Swasta ada 2 guru pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 ada 11 guru di SD swasta dan 1 guru di SMP swasta,” sambungnya.
Kondisi ini juga diperparah dengan kurang berminatnya para tenaga harian lepas untuk mengajar di sekolah swasta, mereka lebih memilih bermigrasi ke sekolah negeri demi mencoba peruntukannya di jalur P3K.
“Memang kami mencoba mengisinya dengan program Sitaro mengajar namun kebanyakan dari mereka lebih memilih di tempatkan di sekolah negeri karena terkait penerimaan P3K,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, meski ada ratusan lebih guru yang lulus P3K namun untuk penempatan telah di atur oleh pemerintah pusat.
“Untuk P3K sebelumya ada 13 orang dan yang lulus tahun lalu itu ada seratus lebih, sedang untuk penempatannya sesuai aturan harus di tempatkan di sekolah negeri sehingga ini berdampak pada sekolah-sekolah swasta,” jelasnya.
Problem ini tentu bukan tidak mendapat perhatian pemerintah daerah, bahkan dinas terkait harus memutar otak dalam penyelesaian masalah ini.
Salah satunya dengan melakukan pertemuan dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk meminta agar permasalahan ini dapat di bicarakan dengan pihak Sinode, namun kuat dugaan pihak Sinode lepas tangan dengan permasalahan ini.
“Memang sebelumnya sudah ada sejumlah anggota dewan yang akan menemui pihak Sinode namun alasan dari pihak Sinode bahwa mereka tidak ada di tempat,” jelasnya.
“Dan rencananya kami akan langsung menemui pihak Sinode untuk membahas masalah ini,” tandasnya.
(Bonny)