Sangihe, Lintasutara.com – Heboh uang Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diterima oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Saat mengikuti Bimtek anggota KPPS hanya menerima uang Rp 50.000 dari Sekrerariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sangihe.
Uang Rp 50.000 tersebut juga tidak langsung diterima setelah pelaksanaan Bimtek tetapi ada jedah waktu hingga sepekan.
“Kami hanya menerima uang Bimtek Rp 50.000 itu pun kurang lebih sepekan setelah pelaksanaan,” kata salah satu anggota KPPS di Kecamatan Tahuna Timur yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
“Bagi kami tidak masuk akal uang Bimtek hanya Rp 50.000,” sambungnya.
Terpisah, Sekretaris KPUD Sangihe, Alwi Kawuka membenarkan adanya uang Rp 50.000 yang diterima KPSS sebagai pengganti transportasi saat pelaksanaan Bimtek.
“Iya benar mereka (KPPS) mendapatkan uang pengganti transportasi,” ujar Kamuka saat ditemui awak media di ruang kerjanya, belum lama ini.
“Itu sudah sesuai RAB,” sambungnya singkat dibenarkan Bendahara KPUD Sangihe, F Pokarila.
Baca Juga: Caleg DPR RI Dapil Sulut, PDIP dan Golkar Tanpa Figur Nusa Utara
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) KPUD Sangihe, Rahmat Hidayat menjelaskan, pelantikan dan Bimtek KPPS lokasinya di Kecamatan hanya mendapat uang pengganti transportasi lokal.
“Bila Bimtek dilaksanakan ditiap Kecamatan, maka KPPS hanya mendapat uang pengganti transportasi lokal sebesar Rp 50.000,” jelas Hidayat
Menurutnya, Pemberlakuan uang pengganti transportasi berbeda ketika kegiatannya dilakukan di Kabupaten dan terkecuali Bimtek di kecamatan melebihi jam yang sudah ditentukan maka akan mendapat uang harian.
“Sudah sesuai RAB yang ada, uang pengganti transportasi lokal hanya sebesar Rp.50.000 dan bila Bimtek lebih dari delapan jam maka akan mendapat uang harian,” tutur Hidayat.
Baca Juga: Adriaan Ajak Pemuda GMIST Jangan Golput
Namun ketika ditanya soal dasar hukum penetapan uang pengganti transportasi Bimtek sebesar Rp 50.000 dalam RAB KPUD Sangihe, Hidayat menyebut tidak ada aturan yang jadi dasar penetapan besaran tersebut.
“Tidak ada dasar hukumnya, hanya kebijakan internal KPUD Sangihe saat menyusun RAB,” kuncinya.
(Ts)