Berikan Pendampingan Hukum, Sofyan Yosadi Siap Laporkan Owner Prince dan Superstar Karaoke

Manado, Lintasutara.com – Kota Tomohon kembali dihebohkan dengan tindakan sewenang-wenang oleh pimpinan salah satu karaoke ternama di Provinsi Sulawesi Utara.

Simpatik dengan kejadian tersebut, serta berdasarkan keluhan dari mantan karyawan, Direktur Hukum Ikatan Intelektual Muda Sulut Sofyan Jimmy Yosadi, SH siap mengawal laporan hingga ke dua instansi pemerintah.

“Saat ini saya sedang menangani laporan terkait owner Superstar Karaoke di Tomohon dan Prince Karaoke di Aermadidi Minahasa Utara,” ujar Pengacara Sofyan, Rabu, (17/11/2021) dalam Press Conference di Cafe Pondol Jalan Sam Ratulangi Kota Manado.

Lanjut Sofyan, tadinya ada beberapa korban eks karyawan Superstar Karaoke di Tomohon yang melapor. Seiring viralnya masalah ini, maka berdatangan belasan bahkan diatas 20 orang meminta perlindungan hukum terkait masalah yang dihadapi.

Seperti yang dialami perempuan Nt, GN dan yang lainnya waktu melamar, ijazahnya diminta jadi jaminan. Saat berhenti kerja, ijazahnya harus ditebus Rp 1-1,5 Juta.

“Para korban dikontrak bervariasi, ada yang 1 bulan sampai  1 tahun. Saat menerima gaji, kenyataannya dibawah UMP yakni ada yang dibawah 3 Juta dan dibawah 2 Juta. Bahkan ada yang tidak menerima gaji,” ujar Sofyan Jimmy Yosadi.

Sofyan mengungkapkan, masalah jam kerja, mereka bekerja diatas 8 jam dan lemburnya tidak dibayar begitu juga BPJS.

“Bukan hanya itu, gaji mereka dipotong dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan dendanya bervariasi mulai Rp 50 ribu, 100 Ribu sampai 500 Ribu,” beber Sofyan.

Anehnya lagi, lanjut Sofyan saat menerima gaji dari total yang diterima para karyawan  ada yang dalam bentuk voucher yang nominalnya hingga Rp 500 ribu dan wajib dibelanjakan di toko milik FT.

“Lebih memiriskan lagi, Hp dan ijazah ditahan dan harus ditebus sejumlah uang yang mencapai jutaan,” ujar Direktur sembari menambahkan mereka juga melakukan pekerjaan diluar tupoksi yakni menyuci bekas tempat makan anjing.

Sofyan juga menyampaikan dirinya sudah berkoordinasi sehingga tim Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulut akan turun lapangan mengecek langsung laporan ini.

Disinggung wartawan terkait advokasi kepada para korban apakah dibayar, mengingat ada diantara para korban yang sudah tidak bekerja, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PERADI Pergerakan menegaskan bahwa ini Pro Bono alias gratis.

Sofyan mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan :

– Membuat laporan pidana di Polda Sulut.
– Akan membuat pengaduan resmi ke Disnaker Sulut.
– Menggugat Owner dan Perusahaannya.
– Meminta usaha ini ditutup.

Ditempat yang sama, para korban korban juga mengatakan, mereka akan menyerahkan penuh permasalahan ini ke kuasa hukum dan meminta keadilan serta kepastian hukum berlaku bagi mereka, demikian juga rekan-rekan yang lainnya.

“Kasus ini kiranya menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha agar lebih menghargai karyawan dan memenuhi hak-haknya,” pungkasnya.

(Ardy)

Ikuti Berita dan Informasi Terbaru dari Lintasutara.com di GOOGLE NEWS

Bagikan Artikel:

Artikel terkait

Terpopuler

BERITA TERKINI