Kehadiran PT TMS, TOGA: Kami Menerima Berdasarkan UU Bukan Iming-iming

Sangihe, Lintasutara.com – Kehadiran PT Tambang Mas Sangihe (TMS) di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), saat ini telah mengantongi izin produksi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), menuai tanggapan beragam dari masyarakat Sangihe.

Menyikapi terbitnya izin produksi PT TMS, salah satu Tokoh Agama (TOGA), Pdt Repris Kakomba, S.Th mengatakan, kami melihat kehadiran perusahaan ini (TMS) sebagai sesuatu yang positif.

“Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengacu pada hukum atau Perundang-undangan yang berlaku di negara ini, sehingga dengan kehadiran PT TMS yang mendapat izin dari negara tentu saya harus menerima dan menghormati kehadiran mereka (investor),” kata Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Kecamatan Tabukan Selatan Tengah ini.

Namun, menurutnya, ketika kami menerima kehadiran perusahaan ini jangan ditafsirkan kami mendapat sesuatu atau iming-iming dari PT TMS tapi kami melihat ini secara objektif.

“Kami menerima bukan karena diiming- imingi sesuatu tapi karna UU (perusahaan memliki izin). Memang awalnya kami ragu dengan kehadiran perusahaan ini, termasuk dampak sosial kemasyarakatan. Tetapi setelah kami mendengar sosialisasi langsung dari pihak perusahaan tentang apa yang mereka lakukan sebelum, sementara dan sesudah mereka beroperasi maka kami paham, sehingga kami menerima kehadiran perusahaan ini dengan senang hati,” jelas Kakomba sambil meminta pihak perusahaan mensosialisakian cara kerja perusahaan kepada masyarakat luas.

Sebagai tokoh agama, Kakomba meminta ada kesepakatan tertulis antara perusahaan dengan masyarakat agar nantinya setelah perusahaan melaksanakan kegiatan tidak melakukan atau mengadirkan hal-hal yang merusak tatanan sosial di masyarakat.

“Hadirnya prostitusi seiring berjalannya kegiatan pertambangan menjadi isu dan kekuatiran tersendiri bagi masyarakat karena bertentangan dengan tatanan sosial serta kearifan lokal Sangihe terutama dilarang oleh agama. Sehingga sebagai tokoh agama kami meminta kesepakatan tertulis dan itu disanggupi oleh pihak perusahaan,” tuturnya dan berharap saat perusahaan beroperasi agar merekrut tenaga kerja lokal khususnya lingkar tambang.

Disentil adanya penolakan dari sejumlah pihak terhadap izin produksi PT TMS, menurut Kakomba itu sah-sah saja dan harus dihormati.

“Terkait mereka (menolak) tentu punya pandangan masing- masing terhadap tambang ini. Bagi yang menolak dampak keseluruhanya adalah negatif, tapi kami yang menerima kehadiran perusahaan ini, kami yakin ada hal yang baik akan mereka hadirkan di sini untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Kampung Salurang, Bowone dan Binebas. Bahkan sebelum beroperasi pun mereka sudah membantu masyarakat.

“Kalau izin produksi PT TMS itu dianggap tidak sesuai atau melanggar UU, kita serahkan kepada yang berkompeten untuk memutuskannya,” imbuhnya.

Sementara itu, warga Kampung Salurang sekaligus pemilik lahan, Faris Makahinda yakin dengan kehadiran PT TMS akan memberikan dampak positif bagi warga disekitar tambang baik sisi pembangunan maupun ekonomi.

“Sebagai masyarakat dan pemilik lahan kami menerima PT TMS, selain memiliki izin resmi dari pemerintah pusat, hadirnya perusahaan ini mampu menggairahkan ekonomi masyarakat daerah tambang,” pungkasnya. (red)

Ikuti Berita dan Informasi Terbaru dari Lintasutara.com di GOOGLE NEWS

Bagikan Artikel:

Artikel terkait

Terpopuler

BERITA TERKINI