Sangihe, Lintasutara.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Doni Monardo mengatakan dengan alasan apapun Sangihe tidak boleh ditambang. Sebab menurutnya Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah daerah yang rawan terhadap bencana alam.
Doni Monardo sempat mengira bahwa di Sangihe sendiri tidak ada pertambangan. Namun begitu, setelah melihat dokumen berupa foto-foto kerusakan lingkungan akibat tambang rakyat yang disodorkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Izaak, Monardo sontak mengatakan tambang di Sangihe lebih baik dikelola oleh yang profesional.
“Saya kira di Sangihe tidak ada tambang rakyat, kalau sudah begini, dari pada memilih tambang rakyat yang tingkat kerusakannya sulit diprediksi jauh lebih baik mengijinkan perusahaan tambang profesional yang lebih mampu mengelola dampak lingkungan kerusakan lingkungannya.” Kata Monardo, menurut Pontolondo, Jumat, (30/4/2021), pukul 17.00 WIB di lantai 10 Graha BNPB.
Koordinator Save Sangihe Island (SSI), Alfred Pontolondo dan perwakilan masyarakat lingkar tambang yang hadir saat itu juga menyaksikan langsung bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Sangihe memberikan pernyataan bilamana Amdal PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) telah lengkap prosedur.
Pontolondo menambahkan pertemuan dengan Kepala BNPB Doni Monardo sebelumnya dijadwalkan dengan perwakilan masyarakat Sangihe bersama Save Sangihe Island (SSI), namun secara tiba-tiba terlaksana bersamaan dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
“Kepala BNPB bertemu dengan SSI yang kemudian di hari bersamaan, Kepala BNPB mengundang Bupati dan jajarannya,” Kata Pontolondo.
Alfred Pontolondo menyatakan, meskipun Pemerintah Daerah akhirnya menyerah, Save Sangihe Island (SSI) tetap akan melakukan penolakan kehadiran PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) di Sangihe yang mengcover 42.000 ha luas konsesi dalam IUP-nya selama 33 tahun. “Bagi kita, tolak sama sekali agar pulau ini dapat diwariskan utuh dan lestari kepada generasi ke depan,” ungkap Alfred.
(ls)