Petugas Sat Pol PP Tidak Miliki Kewenangan Melakukan Penyitaan

Oleh: Junaedy S. Lintong, SH | Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manguni

Kami tentu mendukung pemerintah dalam upaya memutus rantai penularan Virus COVID-19. Akan tetapi semua harus didasarkan kepada aturan hukum yang jelas yang mengedepankan prinsip kemanusiaan.

Kita boleh saja berlindung dibalik adigium Salus Populi Suprema Lex Esto (Keselamatan rakyat adalah yang utama). Akan tetapi, hak mempertahankan hidup dan penghidupan serta hak memperoleh pekerjaan juga merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dijaga. Sehingga setiap produk aturan seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat yang asasi. Bukan hanya berdasarkan aturan yang terkesan copy-paste asalkan ada.

Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa, Surat Edaran itu tidak bisa menerapkan sanksi apa pun. Surat edaran hanya bersifat nota kedinasan sebagai acuan atau himbauan. Namun, sekarang ini petugas Sat Pol PP Kota Manado justru sering melakukan tindakan dilapangan apalagi sampai melakukan penyitaan benda kepada para pelaku usaha hanya dengan dasar surat edaran.

Memang Gubernur Sulawesi Utara telah mengeluarkan Perturan Gubernur Sulawesi Utara No. 44 Tahun 2020 dan Kemudian Walikota Manado juga telah mengeluarkan Peraturan Walikota Manado No. 24 Tahun 2020. Dalam kedua Perkada ini telah jelas diatur tentang penerapan protokol covid-19. Hanya saja Perkada ini secara yuridis tidak boleh memuat sanksi karena sanksi hanya boleh dimuat dalam Peraturan Daerah yang dibuat dengan persetujuan DPRD.

Dalam Pasal 238 Undang-Undang Pemerintahan Daerah secara jelas telah mengatur bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau administratif hanya berdasarkan perda, bukan perkada seperti Pergub atau Perwali. Kemudian dalam Pasal 15 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menegaskan jenis peraturan apa yang dapat memuat sanksi pidana salah satunya yaitu Perda.

Maka dengan itu, tidak ada kewenangan bagi Petugas Sat Pol PP untuk melakukan penindakan di lapangan selama tidak ada pelanggaran terhadap Perda.

Saat ini tidak ada Perda di Sulut yang mengatur tentang pembatasan jam operasional usaha dimusim pandemi, PSBB tidak, Lockdown tidak, jadi masyarakat sekarang ini digelisahkan oleh aturan yang tidak jelas.

Surat Edaran Walikota Manado No. 044/ B.06/BPBD/204/2021 yang menjadi acuan bagi Sat Pol PP Kota Manado dalam melakukan penindakan di lapangan, hanya bersifat karet dan mengorbankan hak banyak pelaku usaha dan ribuan karyawan atau tenaga kerja. Padahal tugas dari Sat Pol PP adalah untuk melakukan penindakan hanya ketika ada pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. Sedangkan surat edaran bukan bagian dari hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa Satpol PP berwenang dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap penataan dan pemberdayaan menurut wewenangnya dalam PP No.16/2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, namun Peraturan Pemerintah ini tidak memberikan kewenangan kepada Sat Pol PP dalam menyita barang milik Pelaku Usaha. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dan dilakukan ketika terjadi sebuah kejahatan sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Adapun definisi dari Penyitaan telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yaitu:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atu menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan,”

Kemudian, prinsip-prinsip penyitaan diatur dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 38 sampai dengan 48 KUHAP, diantaranya sebagai berikut:

Tindakan penyitaan oleh penyidik, hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri di daerah penyitaan itu akan dilakukan sebagaimana amanah Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Selanjutnya dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP memberikan pengecualian, di mana dijelaskan bahwa apabila dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu tanpa harus meminta ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. “Hanya terkhusus untuk benda bergerak” dan setelahnya wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuannya.

Jadi, secara yuridis tidak ada kewenangan Petugas Sat Pol PP dalam melakukan penindakan berupa penyitaan di lapangan. Dikarenakan kewenangan melakukan penyitaan adalah kewenangan penyidik atas ijin Ketua Pengadilan Negeri serta dengan pengecualian.

Jika kemudian ada penyitaan secara melawan hukum yang dilakukan oleh petugas Sat Pol PP terhadap benda milik pelaku usaha, LBH Manguni Indonesia akan sangat siap membantu dan kita ajukan gugatan Ganti Rugi atau sejenisnya ke Pengadilan.

Bagaimanapun juga, penegakkan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum.

Fiat Justitia Ruat Caelum

(jl/am)

Ikuti Berita dan Informasi Terbaru dari Lintasutara.com di GOOGLE NEWS

Bagikan Artikel:

Artikel terkait

Terpopuler

BERITA TERKINI