Nasional, LintasUtara.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, tim pengkaji revisi UU ITE atau Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, membutuhkan waktu dua bulan untuk melakukan kajian.
“Kita memberi waktu sekitar dua bulan kepada tim ini (pengkaji) agar terus digarap sehingga nanti saudara sekalian, tim ini nanti akan laporan ke kita, apa bentuknya, apa hasilnya,” kata Mahfud MD dalam konferensi pers, Senin (22/2/2021).
Mahfud menambahkan, apabila pada akhirnya pemerintah memutuskan UU ITE perlu direvisi, maka keputusan ini akan diajukan ke DPR.
“Kalau keputusannya revisi, kita akan sampaikan ke DPR karena Undang-undang ITE ini ada di Prolegnas tahun 2024 sehingga bisa dilakukan,” jelas Mahfud.
Sementara menunggu hasil kajian selama 2-3 bulan ke depan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mengingatkan Polri dan Kejaksaan Agung dalam menjalankan UU ITE ini dengan tidak multitafsir.
“Polri atau Kejaksaan, tolong penerapannya itu betul-betul tidak multitafsir tapi orang merasa adil semua,” ujar Mahfud, sembari menekankan, “Kapolri sudah menghormati itu dengan membuat pengumuman kalau pelanggaran-pelanggaran ITE sifatnya delik aduan.”
Sebelumnya Mahfud MD membeberkan jika pembentukan tim pengkaji revisi UU ITE ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden terkait perlunya kajian terhadap UU ITE yang dinilai sebagian masyarakat mengandung ‘pasal karet’.
Oleh karena itu, Mahfud menilai kalau Kemenko Polhukam bersama dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) dan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) perlu mengkaji terlebih dahulu pasal-pasal karet yang dianggap diskriminatif oleh masyarakat.
(AM)