JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare selama periode 2025–2029 melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Program yang didukung Bank Dunia ini diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum hak atas tanah sekaligus membenahi tata kelola pertanahan dan tata ruang.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan ILASPP memiliki cakupan luas dan dampak jangka panjang bagi pembangunan nasional. Hal itu disampaikannya dalam Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Senin (26/10/2026).
“Dengan target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare, kita dapat melihat bahwa ILASPP memiliki cakupan dan dampak yang sangat besar. ILASPP merupakan investasi yang sangat berharga bagi kita semuanya dalam pembangunan menjadi fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang, khususnya dalam jangka yang panjang,” ujar Dalu.
Untuk mencapai target tersebut, Kementerian ATR/BPN memprioritaskan integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi. Upaya ini diharapkan menghubungkan informasi dari berbagai instansi sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat.
Pelaksanaan proyek ini juga melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Dalu, keberhasilan ILASPP tidak hanya bergantung pada target yang ditetapkan, tetapi juga pada komitmen pemerintah dan efektivitas koordinasi antarlembaga.
“Keberhasilan proyek sangat ditentukan oleh kuatnya komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, kemudian kualitas koordinasi di antara seluruh pihak yang terlibat. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui dukungan yang nyata, baik dalam bentuk kebijakan, penguatan organisasi pelaksana, penyediaan sumber daya manusia, maupun percepatan pengambilan keputusan,” tutur Sekjen ATR/BPN.
Melalui ILASPP, Kementerian ATR/BPN berharap pembenahan administrasi pertanahan dan tata ruang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Hasil proyek ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi target pendaftaran tanah, tetapi juga memperkuat kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan mendorong penyelenggaraan tata ruang yang lebih terintegrasi.
Dalam pertemuan tersebut, hadir Willem van der Muur, Land Tenure Specialist pada World Bank’s Urban, Resilience and Land Global Practice. Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN turut mengikuti pertemuan secara daring dan luring.