Sangihe, Lintasutara.com — Tidak semua orang memilih mengbadi melalui ruang-ruang formal atau profesi yang sesuai dengan gelar akademik. Ada pula yang memilih kembali ke kampung halaman, membawa bekal pendidikan dan gagasan untuk mengambil bagian dalam pembangunan masyarakat.
Selpina Nani, S.H., adalah salah satu sosok yang kini menawarkan pilihan tersebut melalui pencalonannya sebagai Kepala Desa Lapango tahun 2026.
Perempuan kelahiran Lapango, 15 Mei 1989, ini berusia 37 tahun dan merupakan lulusan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum. Dengan bekal pendidikan tersebut, Selpina melangkah ke kontestasi pemilihan kepala desa dengan membawa visi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya, dan keterbukaan pemerintahan.
Bagi Selpina, sebagaimana tercermin dalam visi dan program yang ia tawarkan, pembangunan desa tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik. Lebih dari itu, desa membutuhkan tata kelola yang bersih, pelayanan publik yang responsif, serta ruang partisipasi yang memungkinkan masyarakat ikut menentukan arah pembangunan.
Membawa Gagasan Hukum ke Pemerintahan Desa
Latar belakang pendidikan Ilmu Hukum menjadi bagian penting dalam profil Selpina untuk mengabdi. Dalam konteks pemerintahan desa, pemahaman tentang aturan, tata kelola, dan hak-hak masyarakat merupakan bekal yang relevan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan bertanggung jawab.
Selpina mengusung visi, “Mewujudkan Desa Lapango yang Sejahtera, Berbudaya dan Transparan.”
Visi tersebut ia terjemahkan ke dalam lima misi utama, yakni membangun pemerintahan yang bersih dan transparan, memperkuat basis data kependudukan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya lokal, memperbaiki sarana dan prasarana, serta mengutamakan musyawarah dalam pembangunan desa.
Gagasan transparansi menjadi salah satu penekanan dalam program yang ia tawarkan. Selpina mengusulkan publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara terbuka melalui papan informasi desa.
Program ini memiliki arti penting bagi hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Keterbukaan anggaran dapat menjadi pintu bagi warga untuk mengetahui arah penggunaan dana desa sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, transparansi bukan sekadar memasang informasi. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan informasi mudah dipahami, diperbarui secara berkala, dan disertai pertanggungjawaban yang jelas.
Ekonomi Desa dan Pelayanan untuk Masyarakat
Selain tata kelola pemerintahan, penguatan ekonomi masyarakat menjadi bagian dari agenda yang Selpina tawarkan jika mendapat kepercayaan mengabdi bagi Lapango.
Ia mendorong penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat berkembang menjadi penggerak ekonomi produktif. Gagasan ini menempatkan lembaga ekonomi desa sebagai salah satu instrumen untuk mengembangkan potensi lokal dan membuka ruang kegiatan ekonomi bagi masyarakat.
Di bidang pelayanan dasar, Selpina menawarkan penguatan basis data kependudukan untuk mendukung pelayanan yang berkualitas. Ia juga memasukkan integrasi program jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu agar dapat terakomodasi dalam BPJS Kesehatan.
Sementara itu, untuk menjawab kebutuhan lingkungan permukiman, programnya mencakup peningkatan sarana dan prasarana serta pemasangan penerangan jalan umum berbasis tenaga surya di titik-titik rawan.
Berbagai program tersebut memperlihatkan arah pembangunan yang ia tawarkan: pemerintahan yang lebih terbuka, pelayanan yang lebih responsif, dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Budaya Lokal Tetap Menjadi Identitas
Bagi desa, kemajuan tidak harus berarti meninggalkan tradisi. Pelestarian budaya lokal justru dapat menjadi bagian dari identitas sekaligus kekuatan sosial masyarakat.
Selpina memasukkan optimalisasi lembaga adat dan peningkatan partisipasi warga dalam memelihara budaya lokal ke dalam program kerjanya.
Ia juga menempatkan musyawarah dusun sebagai salah satu instrumen untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Melalui pendekatan ini, aspirasi warga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas dan kebutuhan desa.
Dalam kerangka tersebut, pembangunan bukan hanya tentang apa yang pemerintah kerjakan, melainkan juga tentang bagaimana masyarakat bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Nomor Urut 2 dan Tantangan Pengabdian
Sebagai calon Kepala Desa Lapango tahun 2026, Selpina Nani, S.H., maju dengan nomor urut 2. Ia menawarkan visi kesejahteraan, budaya, dan transparansi melalui sejumlah program yang menyentuh tata kelola pemerintahan, ekonomi, pelayanan dasar, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat.
Tentu, visi dan program yang disampaikan dalam kontestasi pemilihan kepala desa masih merupakan tawaran kepada masyarakat. Ukuran keberhasilannya kelak terletak pada kemampuan menerjemahkan gagasan menjadi kebijakan yang realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi seorang calon pemimpin desa, kepercayaan masyarakat bukan hanya tentang memenangkan pemilihan. Kepercayaan itu juga menyangkut kesediaan mendengar, keberanian mengambil keputusan, keterbukaan terhadap kritik, dan konsistensi menjalankan komitmen.
Selpina membawa latar belakang pendidikan hukum dan gagasan pembangunan sebagai bekal dalam pencalonannya. Kini, melalui nomor urut 2, ia menawarkan pilihan kepada masyarakat Lapango tentang bagaimana desa dapat kelola dengan mengedepankan kesejahteraan, pelestarian budaya, dan transparansi.