Global, LintasUtara.com – Setelah disalahkan publik karena kekacauan di Capitol, diisiolasi dari media sosial dan ditinggalkan pejabat kepercayaannya di Gedung Putih, kini Presiden Donald Trump harus kembali menghadapi mosi pemakzulan dirinya dari jabatan sebagai Presiden AS.
Partai Demokrat kembali mendorong mosi pemakzulan Trump. Nancy Pelosi, Ketua DPR AS dari partai Demokrat beralasan, tindakan cepat dan tegas untuk pemakzulan Trump perlu dilakukan agar dia tidak menambah kekacauan lainnya.
“Presiden yang tidak stabil seperti ini sangat berbahaya,” kata Pelosi, dikutip dari Associated Press, Sabtu (9/1/2021).
Bahkan, dia menyebutkan salah satu alasannya adalah kondisi Presiden yang sedang tidak stabil, yang bisa berpotensi meluncurkan senjata nuklir tanpa alasan.
Sehingga dia mengakui telah berbicara dengan Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley membahas, “tindakan pencegahan untuk mencegah presiden yang tidak stabil memulai permusuhan militer atau mengakses kode peluncuran”, yang bisa memicu perang nuklir di hari-hari terakhir Trump menjabat.
Menanggapi pemakzulan ini, Juru Bicara Gedung Putih Judd Deere mengatakan jika pemakzulan hanya akan memecah belah AS, mengingat masa jabatan Trump tidak akan lama lagi berakhir.
“Memberhentikan Presiden Donald Trump dengan 12 hari sisa masa jabatan kepresidenan hanya akan lebih memecah belah negara,” kata Judd Deere.
Sementara itu, Presiden terpilih Joe Biden mengungkapkan kalau pemakzulan adalah keputusan Kongres dan untuk sekarang dia hanya akan fokus mempersiapkan diri untuk tugasnya sebagai Presiden ke depan.
“Itu (pemakzulan) adalah keputusan yang harus dibuat oleh Kongres, ” ujar Biden.
Draf pemakzulan Trump kini telah beredar di antara anggota Kongres AS. Melansir dari BBC, dalam salah satu pasal dari draft tersebut menyebutkan “menghasut pemberontakan” sebagai alasan pemakzulan. Draf ini pun diwacanakan akan dibawah di Kongres pada Senin (11/1/2021) waktu setempat.
(AM)