Kabupaten Kepulauan Sangihe, salah satu gugusan pulau di Provinsi Sulawesi Utara, dengan jumlah penduduk 141.000, memiliki 105 pulau. Memegang peran strategis sebagai wilayah perbatasan paling utara Indonesia.
Dengan Pulau Marore sebagai salah satu titik terluar, Sangihe tidak hanya menjadi garis depan kedaulatan negara tetapi juga jendela menuju interaksi regional dan global. Letak geografis ini membawa tantangan sekaligus peluang besar bagi Indonesia.
Letak Geografis yang Strategis
Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak di antara Pulau Sulawesi dan Filipina. Posisi ini menjadikannya sebagai penghubung antara dua negara sekaligus kawasan yang penting dalam jalur perdagangan dan pertahanan. Pulau-pulau kecil seperti Marore, Kawio dan Matutuang menjadi titik vital dalam menjaga batas negara dan memantau aktivitas lintas batas.
Sebagai wilayah perbatasan, Sangihe menjadi pintu masuk dan keluar yang strategis bagi lalu lintas barang dan orang. Jalur ini sangat potensial untuk meningkatkan hubungan dagang dengan negara tetangga, khususnya Filipina. Selain itu, laut di sekitar Sangihe yang kaya akan sumber daya alam, termasuk ikan dan potensi energi laut, memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan.
Tantangan Sebagai Wilayah Perbatasan
Namun, letak geografis yang strategis juga membawa tantangan tersendiri. Sangihe sering menghadapi ancaman keamanan seperti aktivitas ilegal, mulai dari perikanan liar (illegal fishing) hingga penyelundupan barang. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan infrastruktur dan sarana pengawasan di daerah perbatasan.
Selain itu, Sangihe rentan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gelombang laut tinggi. Pulau Marore, yang merupakan pulau terluar, sering menjadi korban dari ancaman tersebut, mengingat minimnya fasilitas mitigasi bencana dan sulitnya akses bantuan ke daerah ini.
Aspek Geopolitik Wilayah Sangihe
Secara geopolitik, letak Sangihe yang berbatasan langsung dengan Filipina menjadikannya wilayah strategis dalam konteks keamanan regional. Kawasan ini berperan penting dalam menjaga stabilitas di Laut Sulawesi, yang sering menjadi jalur lintas internasional bagi perdagangan dan transportasi. Dalam kerangka geopolitik ASEAN, wilayah Sangihe juga memiliki arti penting untuk menjaga hubungan bilateral dengan Filipina, termasuk upaya kerja sama dalam bidang keamanan maritim, pengawasan perbatasan, dan pemberantasan kejahatan transnasional.
Selain itu, keberadaan Sangihe sebagai wilayah perbatasan memberikan Indonesia posisi tawar dalam forum regional untuk memastikan bahwa kepentingan nasional, seperti perlindungan sumber daya alam dan kedaulatan wilayah, tetap terjaga. Peran ini semakin penting mengingat meningkatnya dinamika di Laut China Selatan, yang meskipun tidak langsung berbatasan dengan Sangihe, memberikan pengaruh geopolitik terhadap kawasan.
Peran Pemerintah dan Potensi Pengembangan
Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah telah menunjukkan komitmen melalui pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dan peningkatan sistem pengawasan laut. Kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah ini juga diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat lokal.
Selain itu, sektor pariwisata menjadi peluang besar yang bisa dikembangkan. Keindahan alam Sangihe, mulai dari pantai-pantai eksotis hingga budaya lokal yang unik, menawarkan potensi wisata yang menjanjikan. Pengembangan wisata berbasis komunitas dan keberlanjutan bisa menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah benteng utama Indonesia di utara, dengan peran strategis dalam menjaga kedaulatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat posisi geopolitik. Namun, tantangan geografis, infrastruktur, dan dinamika politik perlu diatasi dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, Sangihe dapat menjadi model pengelolaan wilayah perbatasan yang tangguh dan berdaya saing.
