Sangihe, Lintasutara.com – Dengan menjamurnya sektor pertanian di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tak bisa disangkal jika kebutuhan pupuk bersubsidi menjadi sebegitu penting.
Sayang, saat ini pupuk yang harusnya meringankan cost produksi para petani ini diakui sejumlah petani susah didapatkan. Hal ini terungkap dalam reses sejumlah aleg DPRD Sangihe di sejumlah wilayah.
Dikonfirmasi awak media diruang kerjanya, Rabu (14/06/2023) Kepala Dinas Pertanian Daerah Kepulauan Sangihe Golfried Pella menyebutkan jika yang saat ini banyak tersedia di pengencer adalah pupuk non subsidi.
“Untuk pupuk bersubsidi bukannya tidak ada tetapi mengalami penurunan kuota oleh Pemerintah Pusat,” jelas Pella.
Dijelaskannya, penurunan terjadi imbas proposal yang dimasukan kelompok tani banyak yang belum lengkap.
“Hal itu berdampak langsung pada pembagian kuota pupuk bersubsidi dari Pemerintah Pusat,” tuturnya.
Masalah lainnya, menurut Pella yakni peruntukan pupuk bersubsidi yang sudah diatur pemerintah pusat, dimana komoditi yang boleh menggunakan pupuk bersubsidi untuk tahun ini ada 9.
Ke-9 komoditi yakni kelapa sawit, tebu dan karet untuk perkebunan, padi, jagung dan kedelai untuk pangan serta cabai, bawang merah dan bawang putih untuk hortikultura.
“Di Sangihe, saat ini petani kita banyak menanam tanaman seperti tomat, padahal tomat tidak masuk dalam tanaman hortikultura yang pupuknya disubsidi oleh Pemerintah,” sebutnya.
“Satu lagi, yang dapat membeli pupuk bersubsidi di pengencer hanya petani yang namanya terdaftar di Sistem Informasi Pertanian Indonesia (Sipindo). Sehingga yang tidak terdaftar tidak diperkenankan membeli pupuk bersubsidi,” kuncinya.
(Gr)