Sitaro, Lintasutara.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mulai menyiapkan wajah birokrasi masa depan dari ruang-ruang pelatihan. Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) kementerian itu di Cikeas, Bogor, 9–13 Februari 2025, sejumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) ditempa dalam Pelatihan Dasar.
Selama lima hari, para CPNS itu tidak sekadar duduk mendengar paparan. Mereka mengikuti rangkaian pembelajaran dengan rancangan pembentukan karakter, memperkuat integritas, serta menanamkan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara di lingkungan ATR/BPN. Sesi kelas tim padukan dengan diskusi, pembinaan kedisiplinan, dan penguatan komitmen sebagai pelayan publik.
Pelatihan dasar tersebut menjadi pintu awal bagi para abdi negara muda itu untuk memahami peran dan tanggung jawabnya di sektor pertanahan dan tata ruang—bidang yang bersinggungan langsung dengan kepastian hukum dan kepentingan masyarakat.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Enliawaty Hassann, menilai pelatihan ini bukan sekadar agenda formal.
“Pelatihan dasar ini adalah fondasi penting bagi CPNS untuk membangun integritas, profesionalisme, dan semangat melayani. Kami berharap nilai-nilai yang mereka peroleh selama di PPSDM dapat terimplementasikan secara nyata dalam pelayanan kepada masyarakat Sitaro,” ujarnya.
Menurut dia, tantangan pelayanan pertanahan di daerah kepulauan seperti Sitaro menuntut aparatur yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga tangguh secara mental dan berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu, pembekalan sejak awal menjadi krusial.
Keikutsertaan CPNS Kantah Sitaro dalam pelatihan ini mencerminkan komitmen institusi untuk terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan percepatan layanan pertanahan, aparatur yang profesional dan akuntabel menjadi kebutuhan yang tak bisa kita tawar.
Dari Cikeas, mereka kembali ke daerah dengan satu bekal utama: kesadaran bahwa jabatan adalah amanah, dan pelayanan publik adalah tanggung jawab.