Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengapresiasi peran strategis Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dalam menjaga integritas sistem penilaian tanah nasional. Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Webinar Nasional MAPPI, Senin (23/2/2026).
Dalam forum bertema “Problematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia” tersebut, Ossy menilai keberadaan MAPPI sebagai organisasi profesi memiliki posisi penting dalam memastikan standar dan juga etika penilaian tetap terjaga.
“Saya mengapresiasi MAPPI sebagai organisasi profesi yang konsisten untuk menjaga standar, etika, dan kualitas penilai di Indonesia. Peran MAPPI dalam pembinaan, peningkatan kompetensi serta penguatan integritas profesi sangat penting bagi keberlanjutan sistem penilaian nasional,” ujar Wamen Ossy.
Webinar ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, antara lain perwakilan Kementerian Keuangan, Kejaksaan RI, serta akademisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS). Turut serta mengikuti kegiatan tersebut, anggota MAPPI juga peserta umum dari berbagai daerah.
Menurut Ossy, forum semacam ini menjadi ruang penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang penilaian pertanahan.
“Webinar ini merupakan salah satu wujud dari perhatian MAPPI terhadap peningkatan kapasitas dari SDM-SDM penilai pertanahan. Semoga forum ini menghasilkan rekomendasi konstruktif dan menjadi referensi serta tambahan wawasan bagi kita semua dalam penyempurnaan kebijakan ke depan,” tuturnya.
Perluasan Kerja sama Lintas Lembaga
Dalam paparannya, Ossy juga menyoroti berbagai kesalahan yang kerap terjadi dalam praktik penilaian, strategi penyelesaiannya, serta langkah-langkah mitigasi risiko kerja yang mungkin profesi penilai hadapi. Ia mengingatkan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan agar setiap kebijakan memiliki landasan teknis yang kuat dan dapat diterima secara luas.
“Kami dari pihak pemerintah, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola penilaian melalui kebijakan, regulasi, dan penguatan sistem yang semakin terintegrasi,” lanjut Wamen Ossy.
Sementara itu, Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra, menyambut baik komitmen pemerintah dan menegaskan kesiapan organisasi untuk memperluas kerja sama lintas lembaga. Ia menilai penguatan kapasitas penilai merupakan bagian dari upaya menjaga kepentingan publik.
“Ke depan, MAPPI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari Kementerian Keuangan, OJK, ATR/BPN, Kejaksaan Agung, DPR RI, maupun akademisi, untuk membangun ekosistem penilaian yang sehat, profesional, dan terlindung secara hukum,” pungkas Wahyu Mahendra.
(*)