Depok — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya sanad keilmuan sebagai fondasi berpikir sekaligus landasan etika kepemimpinan dalam merumuskan kebijakan publik. Hal itu ia sampaikannya di hadapan alumni Universitas Indonesia dan jemaah dalam Kajian Tarawih di Masjid Ukhuwah Islamiyah, Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (23/2/2026).
“Ilmu itu harus ada sanadnya karena kalau tidak ada sanadnya, itu nanti kita tersesat. Imam Muslim dalam kitabnya, Shahih Muslim, mengatakan bahwa sanad itu bagian dari ajaran agama. Kalau tidak ada sanad, orang akan cenderung ngawur, ngomong sesuatu semaunya sendiri,” ujar Menteri Nusron.
Ia menjelaskan, dalam tradisi keilmuan Islam, sanad berfungsi menjaga otoritas dan validitas ilmu. Prinsip serupa, menurut dia, juga berlaku dalam tata kelola pemerintahan. Jika dalam agama sanad menjadi penjaga otoritas ilmu, maka dalam pemerintahan data, regulasi, dan kerangka hukum menjadi pijakan utama kualitas kebijakan. Tanpa dasar normatif dan fakta yang dapat kita uji, keputusan publik berisiko berubah menjadi persepsi pribadi yang terbungkus kewenangan.
Menteri Nusron menegaskan, kepemimpinan tidak hanya menyangkut aspek teknis administrasi, tetapi juga dimensi moral. Dalam diri manusia, kata dia, selalu ada kecenderungan merasa paling benar, manipulatif, mengikuti kepentingan pribadi, bahkan menekan pihak yang lebih lemah. Tanpa pengendalian diri, dorongan tersebut dapat melahirkan kebijakan yang menjauh dari rasa keadilan.
Dalam kesempatan itu, ia mengutip doa yang pernah dipanjatkan Rasulullah sebagai pengingat moral bagi pemegang amanah publik.
“Ya Allah, siapa yang menjadi pemimpin dan ketika memimpin ia mempersulit hidupnya orang lain, maka persulitlah hidupnya ya Allah. Sebaliknya, siapa yang memimpin dan ia mempermudah urusan rakyatnya, maka mudahkanlah hidupnya,” ucapnya.
Kajian Tarawih di Masjid UI: Distribusi Sumber Daya yang Lebih Adil
Terkait tugasnya di Kementerian ATR/BPN, Nusron merujuk Surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi “…kay la yakuna dulatan baina al-aghniya’i minkum”, yang berarti agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Menurut dia, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, kebijakan pertanahan dan tata ruang terumuskan dengan semangat memastikan distribusi sumber daya yang lebih adil dan tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak.
“Kebijakan seperti penataan dan penertiban Hak Guna Usaha, redistribusi tanah, dan penataan ruang, kita arahkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi struktural serta memperluas manfaat sosial bagi masyarakat,” tegas Menteri Nusron yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana.
Ia juga merujuk pada kaidah yang para ulama klasik sampaikan, bahwa keberlangsungan sebuah negara ditentukan oleh keadilannya, bukan oleh simbol atau identitas formalnya.
“Karena itu, inti kepemimpinan adalah memastikan keadilan benar-benar hadir dalam kebijakan publik,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Menutup kajian di Masjid UI, Menteri Nusron mengajak alumni dan mahasiswa memaknai kepemimpinan sebagai tanggung jawab moral jangka panjang. Generasi muda, menurutnya, perlu memadukan kompetensi profesional dengan integritas etis agar kebijakan publik tidak hanya efektif secara teknokratis, tetapi juga berkeadilan sosial.
(*)