Sitaro, Lintasutara. com – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Selasa (6/1/2026) sore.
Kunjungan ini dilakukan sehari setelah bencana hidrometeorologi menerjang wilayah tersebut dan menelan korban jiwa.
Yulius tiba di Bandara Taman Bunga Karno, Siau, sekitar pukul 15.40 Wita menggunakan pesawat Susi Air PK-BVJ, setelah bertolak dari Bandara Sam Ratulangi Manado.
Kedatangan Gubernur Sulut disambut Bupati Sitaro Chintya Kalangit, Kapolres Sitaro AKBP Iwan Permadi, serta jajaran TNI, Polri, dan pejabat pemerintah daerah.
Bencana banjir bandang terjadi pada Senin dini hari, 5 Januari 2026, sekitar pukul 03.00 Wita, setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Siau.
Air bercampur material batu, lumpur, tanah, dan kayu meluap dari sungai, menerjang permukiman warga di bantaran sungai dan menyebabkan kerusakan parah.
Hingga Selasa, sedikitnya 14 korban jiwa telah ditemukan, sementara beberapa lainnya masih dalam pencarian. Puluhan rumah rusak, dan sembilan unit rumah dilaporkan hanyut terbawa arus.
Didampingi rombongan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi Utara, Gubernur Sulut Yulius menegaskan kunjungannya bertujuan memastikan penanganan darurat berjalan maksimal, mulai dari ketersediaan logistik, layanan kesehatan, hingga proses evakuasi warga terdampak.
“Kunjungan ini penting untuk memastikan kami mendapatkan gambaran langsung di lapangan. Terutama soal kondisi masyarakat dan kebutuhan yang mesti segera dipenuhi,” ujar Yulius.
Ia menekankan pentingnya koordinasi intensif antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BPBD, Dinas Sosial, serta aparat keamanan.
“Kami datang bukan hanya sekadar melihat, tetapi hadir bersama masyarakat untuk memastikan langkah penanganan berjalan maksimal,” kata Yulius.
Selama kunjungan kerja tersebut, Gubernur dan rombongan dijadwalkan meninjau sejumlah titik terdampak banjir bandang, berdialog dengan warga, serta memastikan kebutuhan darurat masyarakat terpenuhi.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro telah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari, terhitung mulai 5 hingga 18 Januari 2026, guna mempercepat upaya penanganan dan pemulihan pasca-bencana.
Bupati Kepulauan Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana.
“Kami sangat mengharapkan pemerintah provinsi tetap berada bersama kami dalam proses pasca penanganan bencana ini,” ujarnya saat ditemui di Desa Bahu Sondana, Kecamatan Siau Timur.
Ia memastikan pemerintah daerah akan memperhatikan nasib warga yang kehilangan tempat tinggal.
“Akan kami relokasi, kami akan mencari tempat yang baik agar para korban mendapatkan rumah yang layak kembali,” kata Chyntia.
Menurut dia, kebutuhan paling mendesak bagi para pengungsi saat ini meliputi makanan, minuman, tempat tinggal sementara, serta perlengkapan dasar.
“Yang paling dibutuhkan saat ini adalah makanan, minuman, tempat tinggal, dan peralatan tidur, peralatan mandi, bahkan pakaian-pakaian,” tuturnya.
Chyntia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada menghadapi cuaca ekstrem. “Apalagi daerah kita ini daerah bencana. Kita harus tetap waspada, menjaga keselamatan diri kita masing-masing,” katanya, seraya meminta warga segera mencari tempat aman jika melihat tanda-tanda cuaca buruk.
Berdasarkan data pemerintah daerah, sembilan titik lokasi terdampak paling parah antara lain Kelurahan Bahu, Kelurahan Paseng, Kampung Bumbiha, Kampung Peling, dan Kampung Batusenggo.
Sebanyak tujuh rumah di Kelurahan Bahu dan dua rumah di Siau Barat Selatan dilaporkan hilang terbawa banjir bandang.
Penetapan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2026.
“Penanganan Status Tanggap Darurat Hidrometeorologi yang berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 5 Januari 2026 sampai dengan tanggal 18 Januari 2026,” kata Chyntia.
Seluruh biaya penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Untuk mendukung proses evakuasi, pencarian korban hilang, dan pembersihan material sisa bencana, personel gabungan dari TNI-Polri, Basarnas, Polda Sulawesi Utara, Danrem 131 Santiago, Lanud Sam Ratulangi Manado, serta Marinir telah dikerahkan ke lokasi terdampak.