Sangihe, Lintasutara.com — Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia (RI), Dudy Purwagandhi, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Rabu (17/12/2025).
Dalam agenda tersebut, Menhub meninjau langsung kesiapan arus mudik menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Pelabuhan Nusantara Tahuna.
Peninjauan ini, untuk memastikan kelancaran transportasi laut, khususnya di wilayah kepulauan terluar seperti Sangihe yang sangat bergantung pada moda angkutan laut, baik untuk mobilitas penumpang maupun distribusi logistik.
Kepada awak media, Menhub Dudy juga menanggapi pertanyaan terkait persoalan klasik yang hampir selalu terjadi setiap awal tahun, yakni terhentinya pelayaran kapal tol laut ke Sangihe.
Kondisi tersebut kerap berdampak pada pasokan bahan pokok strategis seperti beras dan gula.
Menurut Menhub, kendala tersebut penyebab umumnya karena berbagai faktor teknis, termasuk kapal yang harus masuk jadwal docking sehingga tidak dapat melayani rute secara normal.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kekosongan layanan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Harus ada kapal yang mengisi kekosongan itu agar rantai pasokan logistik ke daerah tidak terganggu,” tegas Dudy.
Ia memastikan, ke depan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) akan melakukan koordinasi dengan operator pelayaran negara, seperti PT PELNI maupun ASDP, untuk menyiapkan kapal pengganti apabila kapal tol laut tidak dapat beroperasi sementara waktu.
Pernyataan Menhub ini menjadi angin segar bagi masyarakat Kepulauan Sangihe.
Pasalnya, persoalan keterlambatan dan terhentinya pasokan bahan pokok akibat kendala transportasi laut hampir selalu berulang setiap tahun dan kerap memicu kelangkaan serta kenaikan harga di pasaran.
Dengan adanya komitmen koordinasi lintas instansi tersebut, masyarakat berharap distribusi logistik ke wilayah perbatasan seperti Sangihe dapat berjalan lebih stabil dan berkelanjutan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPP Kelas II Tahuna Meifrid Palenewen menyebutkan, telah menerima instruksi dari Menhub dan pastinya mendukung penuh.
“UPP Kelas II Tahuna akan memberikan pelayanan 1 x 24 jam selama Nataru. Pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran akan kami perketat, khususnya soal kapasitas penumpang dan barang,” sebut Palenewen.
Selain internal, iapun mengaku sudah ada penguatan koordinasi lintas sektor bersama BMKG, Basarnas, Pemerintah Daerah, hingga operator pelayaran, guna memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik dan balik Nataru.
“Kami menyiapkan langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrem. Artinya, jika kondisi cuaca tidak memungkinkan dan berpotensi membahayakan keselamatan maka keberangkatan kapal akan kami tunda hingga aman,” kuncinya.
(Advetorial)