Tahuna, Lintasutara.com — Pemerintah pusat akhirnya menaruh perhatian serius terhadap persoalan klasik yang hampir selalu berulang setiap awal tahun di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni terhentinya layanan kapal tol laut yang menjadi nadi utama distribusi bahan pokok.
Dalam kunjungan kerjanya ke Sangihe, Rabu (17/12/2025), Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi menegaskan perlunya skema penanganan khusus untuk mengisi kekosongan layanan tol laut, terutama saat kapal masuk jadwal docking atau mengalami kendala teknis lainnya.
Menhub mengakui, absennya kapal tol laut di awal tahun kerap berdampak langsung pada pasokan bahan pokok strategis seperti beras dan gula. Kondisi tersebut tidak hanya memicu keterlambatan distribusi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat masyarakat.
“Tidak boleh ada kekosongan layanan. Harus ada kapal yang mengisi agar rantai pasokan logistik ke daerah, khususnya wilayah kepulauan dan perbatasan seperti Sangihe, tidak terganggu,” tegas Dudy kepada awak media.
Sebagai langkah konkret, Menhub memastikan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Tahuna akan diperintahkan untuk segera berkoordinasi dengan operator pelayaran nasional, seperti PT PELNI dan ASDP. Koordinasi ini bertujuan menyiapkan kapal pengganti ketika armada tol laut tidak dapat melayani rute ke Sangihe.
Kebijakan ini dinilai sebagai upaya memutus mata rantai persoalan tahunan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Setiap awal tahun, keterbatasan layanan transportasi laut kerap membuat pasokan logistik tersendat, sementara kebutuhan masyarakat justru tetap tinggi.
Pernyataan Menhub Dudy pun menjadi angin segar bagi warga Sangihe. Harapan pun menguat agar ke depan distribusi bahan pokok tidak lagi bergantung pada satu armada semata, melainkan didukung oleh skema antisipatif yang mampu menjamin keberlanjutan pasokan sepanjang tahun.
Dengan dorongan koordinasi lintas instansi tersebut, pemerintah pusat diharapkan tidak hanya hadir saat krisis, tetapi juga memastikan sistem transportasi laut yang lebih responsif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat di wilayah terluar Indonesia.