Sitaro, Lintasutara.com — Pemerintah pusat mengumumkan capaian penting dalam upaya menekan kasus stunting di Indonesia. Untuk pertama kalinya, angka prevalensi stunting berhasil ditekan di bawah 20 persen.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kabar itu dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Stunting di Gedung Kementerian Kesehatan, Rabu, 12 November 2025 lalu.
“Hari ini kita baru saja menyelenggarakan Rakornas dalam tingkat penurunan prevalensi stunting. Alhamdulillah pada tahun 2024 prevalensinya sudah turun menjadi 19,8 persen. Angka ini turun signifikan dalam 10 tahun terakhir, tetapi target kita harus turun jauh lebih rendah lagi,” ujar Budi.
Namun ia mengingatkan, capaian ini bukan alasan untuk berpuas diri. Ia menekankan bahwa stunting adalah isu lintas sektor yang tak mungkin diselesaikan oleh satu institusi saja.
“Penanganan stunting ini adalah kerja bersama. Tidak bisa satu kementerian saja. Semua harus bergerak bersama, dari pusat sampai desa,” kata Budi.
Sitaro Pastikan Intervensi Berjalan: “Komitmen tidak akan pernah kendor”
Di daerah, komitmen penanganan stunting turut digaungkan. Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Chyntia Ingrid Kalangit, menyatakan pemerintahannya memperkuat intervensi sejak masa remaja putri hingga balita.
Strategi itu sejalan dengan kebijakan nasional: pemberian gizi optimal bagi ibu hamil serta protein hewani bagi balita.
“Pemerintah Kabupaten Sitaro berkomitmen penuh mendukung agenda nasional penurunan stunting. Kami memastikan intervensi gizi untuk ibu hamil berjalan dengan baik, termasuk pemeriksaan anemia, pemberian tablet tambah darah, dan edukasi gizi. Untuk balita, kami memperkuat gerakan pemberian protein hewani melalui Posyandu dan intervensi pangan lokal,” tutur Chyntia.
Ia merinci sejumlah langkah teknis yang telah diterapkan di Sitaro, antara lain penggunaan aplikasi Si Hero untuk memastikan tablet tambah darah tersedia di sekolah, penguatan Posyandu sebagai pusat pemantauan tumbuh kembang, dan pelibatan perangkat desa untuk memastikan keluarga berisiko tinggi mendapatkan pendampingan.
Gerakan lokal untuk memperluas akses protein juga terus digenjot.
“Kami bergerak bersama lintas sektor. Semua OPD terlibat, para bidan desa bekerja sangat dekat, dan pemerintah masyarakat desa menjadi ujung tombak. Komitmen kami tidak akan pernah kendor,” ucapnya menegaskan.
Data Akurat dan Kepemimpinan Daerah Jadi Kunci
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, memberi catatan penting soal presisi data. Menurutnya, penanganan yang tepat sasaran hanya mungkin dilakukan jika pemerintah daerah mengelola data secara rapi dan menjalankan program dengan disiplin.
“Semoga Rakornas ini bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi tentang percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan kepala daerah dalam percepatan penanganan stunting.
“Peran kepala daerah itu kunci. Kepala daerah yang mendapatkan penghargaan adalah yang lincah berkolaborasi, dari preventif sampai kuratif. Kolaborasi dengan semua pihak harus terus diperkuat agar target 14 persen di tahun 2029 tercapai,” jelasnya.
Dengan target lebih ambisius di depan mata, pemerintah pusat berharap capaian di bawah 20 persen ini menjadi awal dari lompatan berikutnya. Kerja bersama dinilai menjadi faktor penentu apakah target stunting 14 persen pada 2029 benar-benar bisa diwujudkan.