Di panggung politik Kepulauan Sangihe, nama Marvein Hontong belakangan ini mulai mencuri perhatian. Meski masih tergolong pendatang baru di gedung parlemen, sepak terjangnya kian terasa dan mulai diperhitungkan, baik oleh sesama politisi maupun masyarakat luas.
Langkah beraninya mengkritisi kinerja sejumlah kepala desa yang selama bertahun-tahun mengelola dana desa senilai kurang lebih satu miliar rupiah per tahun, namun belum mampu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat desa, menjadi titik awal yang menegaskan posisinya. Kritik itu memang bukan keputusan populis bagi sebagian kalangan elit, namun justru menambah simpati dari rakyat kecil.
Marvein seperti meletakkan pondasi bahwa ia memilih berpihak pada arus bawah, meski risikonya menghadapi resistensi dari kalangan tertentu.
Terbaru, ia kembali tampil di garis depan ketika bertindak sebagai “juru bicara” empat fraksi DPRD yang menolak secara terbuka program pembangunan rumah singgah bagi warga kepulauan — sebuah janji politik pasangan TUARI saat kampanye lalu. Keputusan menolak ini tentu bagaikan pedang bermata dua. Jika tidak dikelola hati-hati, bisa saja melukai karier politiknya.
Namun, Marvein seolah telah melakukan perhitungan matang. Ia memanfaatkan momentum ketika pembangunan rumah singgah tersebut menuai penolakan masyarakat Kelurahan Tidore, lokasi yang direncanakan menjadi tempat pembangunan. Dari situlah Marvein tampil sebagai pahlawan bagi warga Tidore, sekaligus mempertegas legitimasinya sebagai wakil rakyat dari dapil Tahuna–Manganitu.
Meski masih baru di gelanggang politik, anak muda ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia bukan hanya cermat berhitung, tetapi juga mulai piawai memainkan bidak politik dengan strategi yang membuatnya semakin dikenal luas.
Waktu akan menguji sejauh mana Marvein Hontong mampu menjaga irama langkah politiknya. Namun satu hal yang pasti, pergerakannya saat ini menandai hadirnya generasi muda yang tidak hanya berani bersuara, tetapi juga berani mengambil risiko demi rakyat yang diwakilinya.