Sangihe, Lintasutara.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Tahuna memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025 dengan berbagai rangkaian kegiatan yang digelar di halaman Kantor UPP Kelas II Tahuna, Senin (8/9/2025).
Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, dalam sambutannya menegaskan bahwa Harhubnas menjadi momentum penting untuk merefleksikan peran strategis sektor transportasi dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di wilayah kepulauan.
“Kondisi geografis Sangihe yang sebagian besar berupa laut membuat sektor transportasi menjadi tulang punggung mobilitas, distribusi barang, dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun kita masih menghadapi sejumlah tantangan besar yang harus segera diatasi bersama,” ujar Bupati.
Langkah Strategis di Sektor Perhubungan
Bupati Michael menyebutkan, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat sektor perhubungan, antara lain:
Peningkatan infrastruktur pelabuhan sebagai penopang utama mobilitas masyarakat dan barang.
Digitalisasi layanan publik, mencakup jadwal kapal, pemesanan tiket, kanal pengaduan, hingga survei kepuasan pengguna.
Mitigasi risiko kecelakaan laut melalui pengawasan kapal serta pelatihan keselamatan awak.
Pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan cuaca dan kondisi pelayaran.
Selain itu, Bupati menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dengan melibatkan Kantor UPP Kelas II Tahuna, Syahbandar, Basarnas, TNI AL, Polair, dan pihak swasta.
“Keselamatan dan kelancaran perhubungan laut adalah tanggung jawab kita bersama. Kami juga mendorong perubahan pola pikir aparatur dari birokratis menuju layanan publik yang proaktif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” jelas Thungari.
Retribusi Pelabuhan dan Sinergi Bersama
Bupati juga mengingatkan bahwa retribusi pelabuhan sebesar Rp5.000 per orang yang dipungut melalui layanan tiket merupakan implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang mulai berlaku sejak Maret lalu.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan sektor perhubungan tidak bisa dicapai pemerintah daerah sendiri. Diperlukan kolaborasi dan sinergi semua pihak agar sektor transportasi benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan daerah.
“Mari jadikan sektor transportasi sebagai motor penggerak pembangunan daerah,” tutupnya.
(Penulis / Editor : Theodorus)