Tangerang Selatan, Lintasutara.com – Pemerintah mulai menguji coba program integrasi antara Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) di Kota Tangerang Selatan.
Inisiatif ini merupakan pilot project hasil kolaborasi antara Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangsel dan Pemerintah Kota Tangsel yang digadang-gadang akan membawa dampak positif, baik dalam aspek administrasi pertanahan maupun peningkatan pendapatan daerah.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan uji coba ini. Ia menilai program ini akan memberikan manfaat konkret bagi semua pihak.
“Saya apresiasi pilot project dari integrasi NIB dengan NOP ini, yang dilakukan oleh Kantah Kota Tangsel dengan Pemkot Tangsel. Bagi Kantah, kita bisa dapat data yang sangat akurat, dan bagi Pemkot, ini akan memberikan keuntungan finansial,” ujar Wamen Ossy saat pemaparan program di Kota Tangsel, Rabu (23/7).
Terkait kemungkinan penerapan secara nasional, Ossy menegaskan pentingnya kesiapan data. Menurutnya, Kantor Pertanahan harus memastikan seluruh data pertanahan telah lengkap sebelum integrasi bisa diperluas.
“Ini harus lengkap supaya mereka (Kantah) bisa bertransformasi kemudian untuk berkolaborasi, bersinergi dengan instansi lain untuk menyatukan datanya,” katanya.
Wamen Ossy berharap sinergi antarinstansi yang terlibat dapat terus diperkuat agar program integrasi ini benar-benar dapat diluncurkan secara luas dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Selain Pemkot Tangsel, uji coba ini juga melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangsel.
Dalam kunjungannya ke Kantah Kota Tangsel, Wamen Ossy juga menyempatkan diri menyapa warga yang tengah mengantre di loket pelayanan, memastikan pelayanan berjalan lancar dan responsif. Ia turut meninjau beberapa ruang kerja guna melihat langsung operasional di lapangan.
Turut mendampingi dalam kunjungan ini antara lain Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie Arifuddin; Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Sudaryanto; perwakilan Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika; Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Fadli Afriadi; serta Kepala Kantah Kota Tangsel, Shinta Purwitasari.
Pewarta/Editor: Boni Baganu