Sangihe, Lintasutara.com — Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Sangihe kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Pencapaian ini merupakan kali ke-11 secara berturut-turut Sangihe mendapat predikat tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah.
Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara kepada Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, SE, MM dan Ketua DPRD Sangihe, Ferdy Sondakh, dalam sebuah agenda resmi yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sulut, Kamis (19/6/2025).
Ketua DPRD Sangihe, Ferdy Sondakh, dalam keterangannya menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP ini merupakan buah dari kerja sama dan kerja bersama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat Sangihe.
“Ini adalah hasil dari sinergi antara eksekutif dan legislatif, juga dukungan dari masyarakat Sangihe. Kita patut bersyukur dan berbangga atas capaian ini,” ujar Sondakh yang juga merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Sangihe.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan, khususnya menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK.
“Setelah menerima opini WTP, kita tetap memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap rekomendasi BPK sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh regulasi. Ini menjadi komitmen bersama agar tata kelola keuangan daerah semakin akuntabel dan transparan,” tambahnya.
Sementara itu, capaian opini WTP ke-11 ini semakin memperkuat rekam jejak Pemerintah Kabupaten Sangihe sebagai salah satu daerah yang konsisten menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina.
Pemerintah daerah berkomitmen terus memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran demi pelayanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan.
(Penulis / Editor : Theodorus)