Sitaro, Lintasutara.com – Tepat pada 17 April kemarin, merupakan satu tahun letusan dahsyat pertama gunung api (Gapi) Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).
Namun hingga saat ini, bantuan yang di janjikan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia belum juga di salurkan ke masyarakat yang terdampak.
Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Sitaro, Denny Kondoj menjelaskan, bantuan bagi masyarakat yang terdampak hingga saat ini masih terus diperjuangakan oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, bantuan yang menjadi wewenang Kabupaten Kepulauan Sitaro sepenuhnya telah disalurkan kepada masyarakat
Namun untuk bantuan stimulan rumah rusak sedang dan ringan yang menjadi wewenang pemerintah pusat masih terkendala alur birokrasi yang ada.
“Yang menjadi kendala di sini misalnya untuk bantuan stimulan rumah rusak sedang dan ringan, itu sudah di data dari tim yang di bentuk oleh BNPB yang melibatkan pihak BPBD Sitaro, PU Sitaro dan juga TNI dan Polri,” jelasnya, saat di temui di ruang rapat Sekda, Kamis (17/04) lalu.
“Dan sudah ada data awal yang kemudian di verifikasi lagi, tersaring lagi sehingga berkurang dan sebagainya hingga dari data terakhir dari BNPB dan di tambah dengan hasil audit BPK maka data yang tadinya 2066 rumah baik rumah rusak dan ringan berkurang 73 rumah,” jelasnya.
Lanjut Sekda, Pemerintah daerah sejak tahun lalu sudah berupaya dengan mengirimkan surat kepada BNPB RI terkait dengan bantuan rumah rusak sedang dan rusak ringan.
“Dan memang untuk dana ini sudah mau di cairkan, kalau tidak salah bulan September atau Oktober, namun turun edaran dari Kemendagri dimana dalam rangka Pilkada semua bantuan apapun di tangguhkan dan ini juga berdampak pada bantuan bagi korban bencana di Tagulandang,” jelasnya.
Usai Pilkada pemerintah daerah kembali menyurat kepada BNPB agar dana yang di blokir dapat segera di buka agar dapat di salurkan. Namun hal ini kemudian menjadi lama dengan adanya pendataan dan verifikasi kembali yang dilakukan oleh pihak BNPB.
“Sehingga yang tadinya jumlah rumah rusak sedang dan ringan yang berjumlah 2066 berkurang 73 rumah dan dana yang tadinya 3,7 Miliar lebih menjadi 3,4 Miliar lebih,” ungkapnya.
Meski demikian, ada angin segar mengenai bantuan tersebut, menurut Sekda, berdasarkan komunikasi terakhir antara pihak BPBD Kabupaten Kepulauan Sitaro dan pihak BNPB RI, meminta agar Bupati dan Wakil Bupati untuk datang di Kantor BNBD membahas bantuan tersebut.
“Makanya Minggu depan setelah Paskah, Bupati dan Wakil Bupati mungkin di dampingi Kepala Pelaksana BPBD akan mendatangi pihak BNPB untuk meminta blokir,” jelasnya.
“Mudah-mudahan ini yang terakhir kali sehingga dana itu bisa di cairkan,” terangnya.
Ia juga menjelaskan, bagi masyarakat yang sudah memperbaiki rumah mereka yang rusak nantinya akan di lakukan penggantian melalui bantuan stimulan tersebut.
“Nanti akan berbeda-beda, bagi yang belum memperbaiki nantinya akan disalurkan secara bertahap sedangkan bagi mereka yang sudah memperbaiki secara mandiri maka kami akan memberikan anggaran sesuai dengan dana yang sudah di keluarkan,” jelasnya.
Sedangkan bagi rumah rusak yang tidak masuk kategori maka pemerintah daerah akan memberikan bantuan berupa seng.
Dan berdasarkan data yang ada, ada sekitar 35 ribu lembar seng yang perlu di sediakan pemerintah untuk bantuan rumah rusak yang tidak masuk kategori tersebut.
“Dimana saat ini sudah ada 12 ribu lembar seng yang di peroleh dari bantuan BNPB dan bantuan dari Asosiasi pelaut Batam sebanyak dua ribu,” terangnya.
Sedangkan untuk sisa 23 ribu lanjut Kondoj, pemerintah daerah telah menganggarkan melalui dana siap pakai (DSP) di BPBD Sitaro.
“Akhirnya itu telah di anggarkan melalui APBD tahun 2025 yang kita finalisasi pada Desember 2024 dengan persetujuan Penjabat (PJ) Bupati Kepulauan Sitaro, Joy. B. E Oroh,” tandasnya sembari berharap semua bantuan tersebut dapat sesegera mungkin di salurkan kepada masyarakat.
(Penulis / Editor : Boni Baganu)