Sangihe, Lintasutara.com – Money Politics terus menjadi topik ketika membicarakan pesta demokrasi baik legislatif maupun eksekutif.
Pasalnya, hal ini dianggap virus bagi perkembangan demokrasi pun pengembangan Daerah serta Negara, meski disatu sisi menjadi semacam metode khusus untuk sebagian peserta kontestasi pemilihan.
Pun demikian dalam pandangan Jull Takaliuang. Politik uang menurutnya secara langsung menumbuhkan paham pengemisme dan terus berkembang dalam diri masyarakat.
“Caleg yang menggunakan hal itu secara langsung menumbuhkan paham pengemisme sehingga tidak terjadi perkembangan yang lebih baik dalam proses demokrasi,” sebut Takaliuang, dalam dialog yang dihelat Lintasutara Intitute belum lama ini.
Dampaknya, menurut aktivis lingkungan ini, calon pemimpin mapun calon wakil rakyat yang akan berkontestasi terus memupuk rasa miskin dalam masyarakat.
Baginya, antara pemilih pun calon yang akan dipilih merupakan dua kutub tak terpisahkan dan pada akhirnya tidak akan membawa perubahan demokrasi menjadi lebih baik ketika money politics terus dijalankan, bahkan dipelihara.
Apalagi, ketika hasil dari money politics malah menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang tidak punya kualitas pun kapasitas.
“Itu tidak mendidik dan untuk kita orang Sangihe itu sangat mempermalukan ataupun menghina masyarakat, bahkan ketika suara kita menjadi mubazir,” sebut Caleg Sulut partai PSI dapil Nusa Utara ini.
Dirinyapun berharap jajaran pengawasan dapat lebih tegas dalam memantau jalannya pesta demokrasi Pemilu 2024.
“Bagaimana kita bisa berharap alam demokrasi maupun alam politik Indonesia bisa berkembang, membawa kebahagiaan dan juga kesejahteraan untuk masyarakat jika teman – teman yang harus mengawal tegaknya hukum malah kehilangan integritas,” sentil perempuan yang akrab disapa Akang Jull ini.
Dirinyapun mengajak masyarakat untuk dapat sama – sama mengawasi pun mengawal secara ketat setiap proses Pemilu serentak 2024.
“Harus diakui kita masih jauh api dari panggang tetapi kita harus berani untuk menerobos juga meretas kebiasaan – kebiasaan buruk lewat pola – pola money politics, apapun resikonya,” tegasnya.
Penerima penghargaan dibidang perlindungan perempuan dan anak inipun menyebutkan menjadi anggota legislatif seharusnya bukan tujuan setiap peserta kontestasi, akan tetapi menjadi alat perjuangan.
“Hal ini yang saya percaya dan lakukan, setelah melihat begitu banyak untuk diperjuangkan untuk Nusa Utara, seperti pelanggaran HAM, anak dan perempuan korban kekerasan, bahkan lingkungan hidup, dan beragam keterbatasan lain,” kuncinya.
(Gr)