Sangihe, Lintasutara.com – Suasana dan hubungan kurang harmonis cenderung memanas kini terjadi di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, antara sebagian besar anggota dengan pimpinan DPRD.
Memanasnya hubungan ini, diketahui setelah 14 dari 25 anggota melayangkan mosi tak percaya secara terbuka kepada pimpinan DPRD Sangihe, Senin (03/4/2023).
Usut punya usut, ke- 14 anggota lintas fraksi DPRD tersebut meluapkan kekesalan mereka akibat pimpinan DPRD mengambil keputusan tidak dilakukan secara kolektif atau kelembagaan yang melibatkan anggota.
14 anggota DPRD menyatakan kecewa dan kesal tidak dilibatkan oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan sebagaiman mekanisme yang bergulir di lembaga terhormat ini.
Polemik yang mengakibatkan kekecewaan dan kekesalan hingga berakhir dengan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPRD Sangihe ini diawali dengan adanya surat Kemendagri nomor: 100.2.1.3/SJ perihal pengusulan nama calon Pj Bupati periode Mei 2023 hingga Mei 2024 ditujukan kepada Ketua DPRD.
Berdasarkan surat Kemendari tersebut, pengusulan nama- nama Pj Bupati Sangihe hanya diputuskan 3 orang pimpinan DPRD sehingga memantik emosi 14 anggota lainya.
“Kami mempertanyakan sikap 3 pimpinan DPRD Sangihe yang melakukan pengambilan keputusan pengusulan 3 nama Pj Bupati ke Kemendagri tanpa melalui mekanisme dan persetujuan bersama 25 Aleg DPRD Sangihe,” ujar Ferdy Sinedu anggota DPRD dari Partai Perindo.
“Pengambilan keputusan tanpa melalui mekanisme yang ada. Pengusulan 3 nama tanpa melalui persetujuan dan
3 nama diusulkan sebagai Pj belum diketahui,” sambungnya sambil mencontohkan di Kabupaten/Kota lain yang justru mengundang semua pimpinan fraksi dalam pengambilan keputusan dimaksud, berbeda dengan Sangihe; hanya 3 pimpinan saja.
Senada dengan Sinedu, anggota DPRD dari Partai Gerindra, Max Pangimangen juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pimpinan DPRD Sangihe.
Dirinya menyebutkan jika Surat Kemendagri tertanggal 27 Maret 2023 terkait pengusulan 3 nama Pj Bupati harus melalui mekanisme yang berlaku di DPRD.
“Saya sangat kecewa terhadap sebuah lembaga besar seperti DPRD Sangihe tapi kerja sekecil ini,” ujar Pangimangeng.
Sementara itu, Delvie Gaghana juga secara pribadi menilai pengusulan 3 nama Pj tersebut terkesan tidak jelas karena kinerja lembaga justru hanya diputuskan 3 pimpinan saja.
“Dalam point kedua surat Kemendagri tersebut jelas menyebutkan DPRD melalui pimpinan DPRD. Artinya ada lembaga yang dipertegas dalam poin ini.
Benar akhirnya pengusulannya bermuara ke pimpinan DPRD Sangihe, tapi tolong libatkan kami sebagai anggota, karena pimpinan DPRD ada karena kami anggotanya dalam lembaga rakyat ini,” tandas Gaghana.
Terpisah Ketua DPRD Sangihe Josephus Kakondo kepada sejumlah awak media ketika ditemui menyatakan bahwa sangat jelas dalam surat Kemendagri permintaan usulan tersebut dari pimpinan DPRD saja.
“Sudah jelas permintaan usulan tersebut penekanannya hanya dari pimpinan DPRD. Batas akhir pengusulan diterima adalah 6 April 2023 di Kemendagri sehingga sesuai isi surat dimaksud maka pimpinan DPRD telah memutuskan dan mengusulkan 3 Pj Bupati Sangihe periode 2023-2024 ke Kemendagri”, imbuh Kakondo.
Diketahui, dalam putusan tersebut tertuang 3 nama Pj Bupati yang diusulkan masing-masing dr Rinny Tamuntuan, Melancthon H Wolff dan Dra. Olgha Makasidamo.
Berikut 14 Angggota yang melayangkan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPRD Sangihe
- Ferdy Sinedu
- Max Pangimangeng
- Dalmasius Salettia
- Dikson Haling
- Fri Jhon Sampakang
- Rudy Polakitang
- Ruben Medea
- Johan Pontolawokang
- Yunita Harimisa
- Frist Manoppo
- Merry Pukoliwutang
- Demsy Sumendap
- George Tampi
- Delvie Gaghana
(Ts)