Lintasutara.com – Dua bulan tak dilayari kapal perintis, warga pulau- pulau terdepan yang ada di perbatasan Indonesia- Philipina, saat ini terancam kelaparan.
Pasalnya, kapal perintis yang biasa melayari dan melayani rute daerah perbatasan membawa stok bahan pokok, dua bulan terakhir berhenti beroperasi dengan berbagai alasan sehingga bisa mengakibatkan bencana kelaparan.
Ada dua kecamatan dan lima kampung yang terdampak akibat tidak beroperasinya kapal perintis yang biasa mengangkut kebutuhan pangan mereka diantaranya, Pulau Lipang Kecamatan Kendahe, Pulau Kawio, Kawaluso, Matutuang dan Marore Kecamatan Kepulauan Marore.
Sementara itu, Pemerintah Kecamatan Kepulauan Marore, sudah berupaya meminta solusi kepada pemerintah pusat (Kemenhub) dengan mengirim surat kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas II Tahuna, agar secepatnya mendapat solusi agar kebutuhan pokok masyarakat kembali terpenuhi.
“Kami sudah menyurat terkait tidak beroperasinya kapal perintis. Karena ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang ada di perbatasan RI, sebab ketergantungan pelayanan pelayaran kapal perintis sebagai urat nadi perekonomian untuk memenuhi stok kebutuhan logistik masyarakat di Kecamatan Kepulauan Marore dan sekitarnya,” kata Camat Marore, Marcos Sasiang dihubungi Lintasutara.com Senin (15/8/2022)
“Sampai saat ini ketersediaan pangan sebagai bahan pokok didatangkan dari ibu Kota Kabupaten Sangihe (Tahuna) 84 mil laut atau 135, 18 km dengan waktu tempuh pelayaran kurang lebih 9 jam,” sambunya.
Sehingga pihaknya melalui surat yang sudah dikirimkan memohon agar ada kapal yang dapat dioperasikan dalam waktu dekat karena hal ini sangat berdampak bagi perekonomian warga perbatasan.
“Pemberhentian pengoperasian dan kekosongan pengoperasian kapal perintis dari dan kewilayah perbatasan sangat berdampak kepada masyarakat dan mempengaruhi kehidupan ekonomi serta keberlangsungan hidup warga perbatasan,” ujarnya dengan penuh keluh agar secepatnya direspon oleh pemerintah lebih khusus Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Laut.
Baca Juga: Kapal Perintis Rute Perbatasan Berhenti Operasi, Kemenhub Jangan Buta dan Tuli
Menurut Sasiang, dua bulan tanpa pelayanan dan pelayaran dari kapal perintis berdampak keseluruh sendi kehidupan masyarakat termasuk kesehatan dan pendidikan yang dikeluhkan warga perbatasan.
“Kekurangan ketersediaan kebutuhan pokok bahan bahan pangan (rawan pangan), juga berdampak pada pelayanan kesehatan dari Puskesmas Marore karena kesulitan merujuk pasien lanjutan ke RSUD Liun Kendage Tahuna.
Sehingga sebelum dampak ini semakin parah kami memohon agar secepatnya ada kapal yang melayari perbatasan sehingga tema hari kemerdekaan tahun ini ‘Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat’ benar- benar dirasakan warga Indonesia termasuka kami penjaga perbatasan,” imbuh Sasiang penuh harap.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara melalui Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Laut, Stenly Patimbano mengatakan kendala yang terjadi terkait pelayanan rute kedaerah perbatasan itu dikarenakan jadwal wajib bagi kapal melakukan docking dan untuk kapal Canon Moon port stay karena adanya pengurangan dana.
Tetapi pihaknya sudah mencari solusi dengan melakukan koordinasi dengan Kemenhub agar secepatnya rute perbatasan bisa terlayani.
“Mudah- mudahan pekan ini sudah ada kapal melayani rute pelayaran perbatasan sebab Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Kadis Perhubungan sudah berokoordinasi meminta solusi agar kapal yang ada selain docking dapat dimaksimalkan untuk mengatasi masalah yang ada di rute perbatasan,” jelas Patimbano yang juga sebagai Sekretaris Umum IKKIST Sulut ini.
(ts)