Global, Lintasutara.com – Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan reshuffle kabinet pada Senin (4/7/2022) setelah partai koalisi pengusungnya kehilangan suara mayoritas di parlemen.
Kabinet yang baru dibentuk diisi oleh representasi partai aliansi sayap tengah dan partai sayap tengah-kanan.
Sementara partai sayap kiri dan sayap kanan yang sekarang menguasai mayoritas parlemen tidak diakomodir dalam kabinet barunya.
Dalam pertemuan perdana kabinet hasil reshuffle, Macron mendesak para menterinya untuk tetap solid mendukung Ukraina dalam perang melawan Rusia.
“Perang ini memiliki dampak yang signifikan terhadap banyak hal. Saya pikir hal ini (perang) jarang dibahas dalam debat publik di Prancis,” ujar Macron seperti dikutip dari AP, Selasa (5/7/2022).
Pertemuan tersebut juga membahas langkah pemerintah dalam mengubah kondisi ekonomi Prancis yang dililit utang karena dampak pandemi Covid-19 dan naiknya harga energi akibat invasi Rusia ke Ukraina.
Presiden Emmanuel Macron melakukan reshuffle kabinet setelah pada bulan Mei lalu, dia menunjuk Perdana Menteri Elisabeth Borne untuk memimpin koalisi pemerintahan yang baru pada awal masa jabatan keduanya sebagai presiden.
Tiga dari 15 menteri harus kehilangan posisinya karena tidak terpilih kembali dalam pemilihan umum parlemen atau tidak memiliki kursi di parlemen.
Macron dan presiden Prancis sebelumnya telah menetapkan aturan bahwa yang bisa duduk di posisi menteri adalah mereka yang terpilih dalam pemilihan anggota parlemen.
Tiga menteri baru yang masuk dalam pemerintahan adalah Christophe Bechu, Francois Braun dan Jean-Christophe Combe.
Christophe Bechu, Walikota Angers, kini menduduki posisi Menteri Lingkungan, menggantikan Amelie de Montchalin.
Sedangkan Francois Braun dipercayakan sebagai Menteri Kesehatan, menggantikan Brigitte Bourguignon.
Sementara itu, Direktur Palang Merah Prancis Jean-Christophe Combe ditunjuk sebagai Menteri Solidaritas dan Penyandang Disabilitas, menggantikan Damien Abad yang sedang tersandung kasus pelecehan seksual. Abad dengan tegas membantah tuduhan kepadanya itu.
Baca Juga: Prancis Kirim 80 Jet Tempur Rafaela ke UEA
Meskipun pos Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan tidak berubah, namun Macron merombak sejumlah posisi menteri.
Clement Beaune yang sebelumnya menjabat Menteri Sekretaris Negara untuk Urusan Eropa kini mendapatkan jabatan baru sebagai Menteri Transportasi.
Posisinya untuk Urusan Eropa itu digantikan Kepala Bidang Ekonomi OECD Laurence Boone.
Ada juga nama Olivier Veran, Menteri Bidang Hubungan dengan Parlemen dan Partisipasi Masyarakat, yang kini bertugas sebagai Juru Bicara Presiden.
Aliansi partai pendukung pemerintahan Presiden Macron memenangkan kursi terbanyak di tingkat Majelis Nasional dalam pemilihan bulan lalu.
Akan tetapi, partai koalisi yang memenangkan Macron untuk jabatan Presiden periode kedua itu kehilangan 44 kursi mayoritas di Parlemen.
Ini menjadi semacam “kekalahan” bagi aliansi pendukung Macron yang selalu menjadi aliansi partai dengan suara mayoritas di Palemen Prancis sejak tahun 1997.
Publik Prancis lebih banyak memilih kelompok oposisi, yakni koalisi Nupes sayap kiri dan Rally Nasional yang dipimpin figur sayap kanan garis keras Marine Le Pen.
Tidak memiliki suara mutlak di parlemen, pemerintahan Macron harus membangun koalisi dan melakukan negosiasi yang alot untuk meloloskan kebijakan di parlemen yang mayoritas dikuasai pihak oposisi.
(am)