Maluku Utara, Lintasutara.com — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara (Malut), beberapa pekan terakhir ini kian menjadi tranding topik media di Maluku Utara.
Bahkan terlihat beberapa kalangan akademisi begitu tertarik dalam menyikapi dan menyoroti kepala dinas yang lagi Top di provinsi Malut ini.
Masyarakat juga tampak antusias membahas sepak terjang Ir. H Ridwan GP Hasan yang memimpin Disnakertrans yang sangat memegang peranan dalam menurunkan pengangguran dan menyediakan lapangan pekerjaan di provinsi Malut ini.
Menanggapi beberapa berita di media yang seakan- akan menyudutkan Kadisnakertrans ini, kepada media Senin (20/05), Ridwan menanggapi hal itu datar saja.
“Manusia pasti tidak ada yang sempurna baik itu pemimpin atau-pun stafnya, tentu saya sudah siap dengan kritikan-kritikan dari masyarakat baik dari dalam dinas , akademisi maupun oleh masyarakat Maluku Utara ,” ujar laki-laki low profile ini sembari melayangkan senyumnya.
Menurutya, tugas yang diembannya saat ini adalah amanah yang dipercayakan Oleh Gubernur dalam menjalankan visi misi pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mengurangi angka pengangguran dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk merekrut tenaga kerja.
“Alhamdulillah walaupun dua tahun terakhir program inti Disnaker provinsi sedikit terhambat Karena pandemi covid 19, tapi di tahun 2022 ini semua program sudah mulai berjalan degan baik sesuai kebutuhan masyarakat Maluku Utara.
Karena semua kegiatan program yg sementara berjalan adalah hasil dari perencanaan saya sebagai kepala Disnaker dan beberapa kabid yang berhasil melobi dan mendapat anggaran dari Kementrian. Juga bersama tim TAPD provinsi Maluku Utara, sehingga program Disnaker telah tertuang dalam DIPA 2022 dan Alhamdulillah sudah mulai bersinergi dengan visi misi Gubernur dan wakil Gubernur provinsi Maluku Utara, ” imbuhnya.
Ridwan juga memaparkan bahwa di bidang industri pertambangan, di setiap perusahaan yg beroperasi di Maluku Utara, presentasi tenaga kerja lokal adalah 80 sampai 90 % adalah warga Maluku Utara, dan itu sudah sesuai dengan aturan UU ketenagakerjaan dan harapan Gubernur Maluku utara KH. Abdul Gani Kasuba Lc yaitu harus memprioritaskan masyarakat Maluku Utara khususnya masyarakat lingkar tambang, dimana perusahan-perusahan beroperasi .
Menanggapi hal ini, Yamin Makuasa Ketua Investigasi dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) memberi komentarnya. “Kadisnakertrans Malut saya anjurkan untuk fokus bekerja saja ketimbang menanggapi omongan palsu Akademis. Langkah yang diambil Gubernur dan KASN sudah berdasarkan kajian dan aturan. Apalagi KASN, komisi ini tidak akan pernah salah mengeluarkan keputusan karena semua sudah lewat kajian dan berdasarkan UU,” pungkas Yamin saat dihubungi lewat via telepon.
(Ardy)