Global, Lintasutara.com – Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dikabarkan bakal memberhentikan kakaknya, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa.
Seperti diberitakan AP, Jumat (29/4/2022), kabar pemberhentian Mahinda disuarakan anggota parlemen Sri Lanka, Maithripala Sirisena, setelah pertemuannya dengan Presiden Gotabaya.
Sirisena menyebut, pemerintah Sri Lanka dan parlemen sepakat membentuk pemerintahan sementara untuk mengatasi kebuntuan politik dan krisis ekonomi terparah dalam sejarah negara itu.
Dalam pertemuan tersebut, Sirisena juga mengatakan bahwa Presiden Gotabaya sepakat membentuk Dewan Nasional, yang nantinya memiliki wewenang dalam menunjuk Perdana Menteri Sri Lanka yang baru.
“Dewan nasional akan menunjuk Perdana Menteri yang baru dan kabinet yang terdiri dari seluruh partai di parlemen,” kata Sirisena.
Tugas Dewan Nasional tidak hanya sampai disitu. Media setempat mengabarkan bahwa selain menunjuk Perdana Menteri dan Kabinet, Inspektur Jenderal Polisi, Jaksa Agung dan Sekretaris Negara, Dewan Nasional ini juga berfungsi menjadi penasehat Presiden.
“Tidak ada masalah yang muncul terkait pembentukan pemerintahan sementara ini. Kita perlu bertanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk mengatasi krisis yang melanda negara ini,” ujar Sirisena, yang pernah menjabat Presiden Sri Lanka sebelum digantikan Gotabaya Rajapaksa, dikutip dari NewsFirst, Jumat (29/4/2022).
Baca Juga: Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Sri Lanka
Untuk diketahui, Sri Lanka sedang berada di ambang kebangkrutan dan telah mengumumkan penundaan pembayaran hutang luar negeri.
Sri Lanka memiliki kewajiban membayar utang luar negeriu senilai 7 miliar Dollar AS tahun tahun ini dan wajib melunasi total hutang 26 miliar Dollar AS pada tahun 2026.
Nilai utang tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan cadangan devisa Sri Lanka sebesar 1 miliar Dollar AS.
Krisis ekonomi akibat utang negara yang besar ini membuat ribuan rakyat Sri Lanka turun ke jalan menggelar protes. Mereka meminta Presiden Gotabaya Rajapaksa dan kakaknya mundur dari jabatan mereka karena dianggap menjadi penyebab krisis ini.
(am)