Sangihe, Lintasutara.com – Gabungan masyarakat yang meleburkan diri dalam Gerakan Pemuda Sangihe (GPS) datang ke Kantor DPRD Sangihe, Jumat (10/09/2021).
Adapun kedatangan kurang lebih 10 pemuda ini untuk kembali menyuarakan penolakan mereka terkait kehadiran PT. TMS di Sangihe, permintaan revisi Perda nomor 4 tahun 2014 tentang RTRW, hingga mempertanyakan sikap DPRD terkait masuknya PT. TMS.
“Kami bertanya terkait janji DPRD Sangihe pada 30 Maret 2021 lalu untuk membuat pernyataan sikap resmi terkait masuknya PT. TMS yang hingga saat ini belum diketahui seperti apa,” sentil Jan Takasihaeng selaku Koordinator GPS.
Sayang, akibat kurangnya koordinasi dari pihak masa aksi dan Sekretariat Dewan, maka aspirasi GPS belum bisa disampaikan kepada Wakil Rakyat yang sudah teragendakan menghadiri kegiatan ditingkat provinsi.
Namun demikian, Sekretaris DPRD Triputri Tamaka dan Kabag Persidangan, Perundang-undangan dan Humas Setwan Sangihe Ronal Lumiu berjanji akan langsung meneruskan aspirasi yang disampaikan kepada DPRD Sangihe.
“Kami akan meneruskan aspirasi ini kepada pimpinan dan anggota DPRD setibanya mereka disini, karna memang teman-teman DPRD sudah ada agenda penting di Manado, sementara teman-teman GPS belum memasukan pemberitahuan. Semoga kedepan bisa ada koordinasi sehingga penyampaian aspirasi bisa diterima langsung oleh anggota DPRD,” ucap Tamaka.
Hal senadapun disampaikan Lumiu. “Kedepan DPRD tetap akan mengagendakan pertemuan ini untuk menyamakan persepsi terkait permasalahan tambang di Sangihe. Harus dipahami DPRD merupakan lembaga kolektif sehingga harus duduk bersama untuk membahasnya,” sebut Lumiu.
Namun demikian, atas nama Pimpinan dan anggota DPRD dirinya meminta maaf terkait tidak adanya anggota legislatif dalam diskusi bersama GPS, sembari berharap diskusi kedepan dapat berjalan sesuai perencanaan dan koordinasi yang lebih matang.
(Gr)