Ranperda Penanggulangan Covid-19 Sangihe, Sinedu : Harus Ada Aturan Tegas

Sangihe, Lintasutara.com – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait Covid-19 akan segera dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sangihe, Senin (12/07/2021) pekan Depan.

Diwawancarai awak media ini terkait upaya penanganan penyebaran Covid-19 di bumi Tampungang Lawo ini, Anggota Legislatif (Aleg) yang diusung partai Perindo, Ferdy Panca Sinedu-pun angkat bicara.

“Dokumen draftnya baru diterima tadi, dan pada dasarnya saya secara pribadi mendukung penuh langkah Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan regulasi Perda dan itu juga pasti mendapatkan dukungan teman-teman karna untuk kepentingan masyarakat banyak,” ucap Sinedu, Jumat (09/07/2021).

Tinggal mungkin, lanjutnya, untuk kajian pasal per pasal dalam ‘bakal’ Perda tersebut harus dipelajari lagi agar betul-betul mengena ke sasaran wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara lebih detail.

“Ranperda ini adalah payung hukum dalam rangka instrumen penindakan dilapangan, sebab selama ini kita masih mengacu pada instrumen yang sifatnya global ; baik Peraturan Pemerintah (PP), Permen, Perda Provinsi dan aturan serupa lainnya, tetapi Perda ditingkat lokal yang harusnya lebih mengena dengan sasaran, baru kali ini,” tandas Aleg yang terkenal vokal ini.

“Jadi karna regulasi sudah dibuat, berarti teman-teman dari satpol PP sudah bisa mengambil langkah pengamanan sesuai arahan perda ; tindakannya seperti apa, pun sanksinya seperti apa,” lanjutnya.

Disentil terkait Pro-kontra dalam masyarakat akan Covid-19 dan upaya penanganannya, Sinedu menegaskan jika hal itu sudah lumrah, namun dirinya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung upaya penuntasan penyebaran Virus yang belakangan mulai mengalami kenaikan kasus lagi.

“Tidak ada alasan bagi masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat untuk menentang vaksinasi. Malah saya menyerukan agar dalam Perda, siapapun yang tidak mau menerima vaksinasi perlu diberlakukan sanksi .

Disentil permasalahan HAM yang selama ini digaungkan sejumlah pihak, dirinya menyebutkan jika pada dasarnya agak membingungkan kalau permasalahan Vaksinasi Covid-19 dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, karena menurut dia permasalahan Covid-19 bukan tentang hak seseorang dan atau pribadi tetapi mengenai sebegitu banyak nyawa masyarakat yang terancam.

“Jadi bukan masalah kita ego kepada hak kita tetapi kita lebih fokus memikirkan kepentingan hajat hidup orang banyak yang terancam dengan Virus ini. Jadi saya rasa tidak masalah.

Terpisah, Simson salah satu warga Towoe kecamatan Tahuna menyambut baik kehadiran Perda yang akan segera dibahas. Namun, menurut dia harus ada langkah lebih dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 maupun pemerintah dalam mensosialisasikan aturan dan sanksi dalam Perda, nantinya.

“Sebagai contoh untuk kami masyarakat yang kerja disektor kuliner terlebih khusus restoran, ada baiknya bukan sekedar imbauan, tapi ada surat resmi sehingga bisa diketahui secara jelas poin per poin, apa yang bisa dilakukan dan apa saja yang melanggar aturan PPKM,” singkatnya.

(Gr)

Ikuti Berita dan Informasi Terbaru dari Lintasutara.com di GOOGLE NEWS

Bagikan Artikel:

Artikel terkait

Terpopuler

BERITA TERKINI