Sangihe, Lintasutara.com — Laporan dugaan korupsi penyalahgunaan dana desa kembali mencuat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kali ini, aroma dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa (Dandes) mengarah ke Desa Petta Selatan, Kecamatan Tabukan Utara, yang disebut-sebut berlangsung selama tahun anggaran 2022 hingga 2024.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut telah dilaporkan oleh masyarakat kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polres Kepulauan Sangihe. Laporan itu kini mulai memasuki tahapan penanganan oleh penyidik.
Sejumlah warga berharap proses hukum berjalan secara transparan dan profesional hingga tuntas.
“Kami berharap laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh pihak APH. Kami menunggu langkah tegas, dan kami percaya pihak Polres Sangihe akan bekerja secara profesional,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Harapan masyarakat itu muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap pengelolaan dana desa, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga.
Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Kepulauan Sangihe, IPTU Harli Buida, saat dikonfirmasi terkait laporan dugaan korupsi Dana Desa Petta Selatan, membenarkan bahwa perkara tersebut sedang dalam proses penanganan.
“Saat ini sementara diproses dan telah ada perhitungan kerugian negara,” tegas IPTU Harli Buida.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa penanganan kasus telah memasuki tahap yang lebih serius, setelah dilakukan penghitungan potensi kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur penting dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.
Kasus ini diperkirakan akan menjadi perhatian publik, terutama masyarakat Tabukan Utara, yang menantikan kepastian hukum atas dugaan penyimpangan dana desa yang dilaporkan terjadi selama tiga tahun anggaran berturut-turut.